oleh

Ancaman Hukuman Mati Menanti Untuk Yang Berani Korupsi Anggaran Covid-19

JAKARTA, SUARADEWAN.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepada semua pihak yang berani melakukan korupsi pada anggaran penanggulangan Covid-19 dengan tuntutan hukuman mati bila terbukti.

Ketua KPK Firli Bahuri memastikan dan menyatakan akan menelisik dan mengawasi setiap aliran anggaran penanggulangan Covid-19. Tujuannya untuk memastikan tidak ada kebocoran sehingga terjadi tindak pidana korupsi.

“Kita dalam keadaan keprihatinan atas bencana korona. Mari kita meningkatkan rasa empati, peduli, dengan bangsa ini dengan tidak melakukan korupsi,” kata Ketua KPK Firli Bahuri kepada Media Indonesia, Jumat (27/3).

Ketua KPK Firli Bahuri

Menurut dia, KPK dalam menghadapi pandemi Covid-19 fokus berkomunikasi dengan LKPP dan BPKP RI untuk percepatan pengadaan barang kebutuhan penanganan virus korona.

Baca juga  Pilkada Serentak 2020 Ditunda, Dana Direlokasi ke Penanganan Covid-19

Pihaknya mendukung pemerintah untuk penyelamatan jiwa manusia karena paling utama ketimbang hal lain atau saving of human life is our first priority and our goals.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada rekan media yang telah membantu pemberitaan terkait dengan pengadaan barang kebutuhan penanganan virus korona dan kami minta agar sama-sama membantu KPK mengawasi anggaran penanganan Covid-19. Ingat, ancaman hukuman mati koruptor anggaran bencana dan proses pengadaan darurat bencana,” pungkasnya.

Sebagaimana telah diketahui Pemerintah telah mengeluarkan Inpres No.4/2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Baca juga  Koalisi Masyarakat Sipil Gelar Aksi Dukung KPK

Pemerintah memprioritaskan alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik kesehatan untuk penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19.

Terkait hal ini berbagai pihak telah memperingatkan potensi terjadinya tindak korupsi apabila penggunaan anggaran tidak transparan dan diawasi dengan baik. Hal tersebut berkaca pada beberapa pengalaman pengelolaan anggaran tanggap darurat bencana rawan terjadi tindak pidana korupsi.

“Misalnya, korupsi vaksin flu burung, dan korupsi penyediaan air oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di daerah bencana yang ketika itu terjadi di wilayah Donggala, Palu, Sulawesi Tengah,” kata Seknas FITRA, Badi’ul Hadi, Rabu (25/3). (red)

Komentar