oleh

Amnesty International Soroti Pengangkatan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat di Kemenhan

JAKARTA, SUARADEWAN.com — Amnesty International menyoroti pengangkatan pejabat baru di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemhan) dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dua pejabat ditunjuk Menhan Prabowo Subianto itu disorot Amnesty Internasional mantan anggota Tim Mawar yakni Brigjen Yulius Selvanus dan Brigjen Dadang Hendrayudha.

Direktur Amnesty International, Usman Hamid menyesalkan pengangkatan dua orang tersebut. Menurut dia, pengangkatan dua jenderal itu memperlihatkan langkah Menhan Prabowo, Presiden Jokowi dan DPR ingkar janji untuk mengusut kasus HAM di negara ini.

banner 1280x904

“Dengan langkah Menhan tersebut, maka Presiden Jokowi dan DPR RI akan semakin dinilai melanggar janjinya – terutama dalam mengusut kasus penculikan aktivis dan penghilangan paksa serta pelanggaran HAM masa lalu di negara ini,” kata dia, Jumat (25/9).

Menurutnya, Presiden baru saja menyerahkan kendali kekuatan pertahanan negara kepada seseorang yang terlibat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Termasuk penghilangan paksa, oleh komisi hak asasi manusia Indonesia sendiri.

“Dan sekarang orang tersebut melanjutkannya dengan mengangkat orang-orang yg terimplikasi hukum atas Kasus penculikan yang pernah diadili di Mahkamah Militer,” ujarnya.

Usman menilai, perkembangan ini mengirimkan sinyal yang mengkhawatirkan bahwa para pemimpin Indonesia telah melupakan hari-hari tergelap dan pelanggaran terburuk yang dilakukan di era Soeharto. Ketika Prabowo memimpin pasukan khusus, para aktivis menghilang dan banyak tuduhan penyiksaan dan penganiayaan lainnya.

Baca juga  Empat Point Intruksi Prabowo Kepada Pendukung Anies-Sandi

Amnesty, kata dia, menyerukan kepada pemerintah untuk memastikan bahwa kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu diselidiki secara menyeluruh, diselesaikan sepenuhnya sesuai keadilan hukum, dan korban hilang dijelaskan nasib dan keberadaannya, serta diberikan ganti rugi yang efektif.

“Alih-alih menempatkan mereka yang diduga bertanggung jawab pidana ke pengadilan, pemerintah semakin membuka pintu bagi orang-orang yang terimplikasi pelanggran HAM masa lalu dalam posisi kekuasaan,” ucapnya.

Menurutnya, hal tersebut bukan sekadar pragmatisme politik kekuasaan. Tetapi juga penghinaan terhadap hak asasi manusia yg ditetapkan pada era Reformasi.

“Mereka yang terlibat pelanggaran HAM seharusnya tidak diberikan posisi komando di Militer maupun jabatan strategis dan struktural di pemerintahan,” pungkasnya.

Pengangkatan dua mantan anggota Tim Mawar itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 166 tahun 2020 tentang Pemberhentikan dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertahanan, yang diteken pada Rabu (23/9) lalu.

Terdapat enam pejabat yang diberhentikan oleh Presiden Jokowi. Mereka adalah Marsda TNI Dody Trisunu sebagai Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Prof. Dr. Ir. Bondan Tiara Sofyan sebagai Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Mayjen TNI Dr. Budi Prijono sebagai Kepala Badan Sarana Pertahanan Dr. Ir. Anne Kusmayati sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Laksda TNI Benny Rijanto Rudy S. sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Mayjen TNI (Mar) Joko Supriyanto sebagai Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan

Baca juga  Berani Kontrak Politik, Prabowo Dapat Dukungan Massa Buruh

Presiden Jokowi juga mengangkat enam pejabat baru di lingkungan Kementerian Pertahanan. Mereka adalah Mayjen TNI Dr. Budi Prijono sebagai Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Brigjen TNI Dadang Hendrayudha sebagai Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Marsma TNI Yusuf Jauhari sebagai Kepala Badan Sarana Pertahanan Marsda TNI Julexi Tambayong sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Mayjen TNI (Mar) Joko Supriyanto sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Brigjen TNI Yulius Selvanus sebagai Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan.

Wartawan merdeka.com mencoba mengonfirmasi salinan Keppres tersebut kepada Juru Bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak. Namun, hingga berita ini naik belum ada respons dari Dahnil. (lip/mc)

Komentar