oleh

Amien Rais Himbau Proyek Reklamasi Teluk Jakarta Dihentikan

banner-300x250

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Politikus senior Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menyampaikan himbaunnya agar proyek reklamasi teluk Jakarta dihentikan segera.

Himbauan tersebut disampaikan Amien dalam seminar bertajuk “Stop Reklamasi Teluk Jakarta” yang digelar di gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa 16 Mei 2017.

“Reklamasi amat sangat nyata begitu, jadi bertanya buat kita. Mungkinkah kita menyerahkan Tanah Air kepada pengembang? Saya melihat, saya tidak ada SARA dan lain-lain, memang ada oknum yang begitu percaya, tidak ada takutnya KPK dihajar, BPK dihajar, saya pikir kok ini bisa berani? Ada apa?,” herannya.

Terkait gugatan reklamasi teluk Jakarta, Amien mengatakan alangkah baiknya kalau terlebih dahulu membuka kajian reklamasi di Komisi Informasi Pusat (KIP). Hal ini belum kita ketahui bersama, apakah fakta dan data sudah memungkinkan untuk dilakukan reklamasi atau tidak.

Baca juga  Sekjen PAN: Kader Partai Idaman Daftar Caleg Pakai KTA PAN, Bukan Berarti Eksodus

“Jadi, paling tidak kita moratorium dulu, kita hargai. Mari kita adu fakta dan data, kalau data Pak Luhut reklamasi mengurangi banjir betul, ya sudah saya tiarap. Tapi kalau data kita lebih afdal, lebih kuat, tentu Pak Luhut, mohon maaf, hentikan,” tegas Amien.

“Kita harus minta ke KIP, tolong buka. Secara logis untuk kepentingan bangsa, ini harus kita hentikan bersama-sama. Mohon maaf kalau ada salah,” pungkasnya.

Baca juga  Perindo Dukung Jokowi karena Kasus Hary Tanoe, PKS dan PAN Tak Mau Berspekulasi

Di sela diskusi, ia juga sempat menyinggung kepemimpinan DKI Basuki Tjahja Purnama atau Ahok, yang menurutnya cukup gencar dalam upaya reklamasi.

“Andaikata dia menang, ini selesai. Tapi karena Allah masih menyayangi bangsa kita ini, kasih napas dulu, konsolidasi dulu,” imbuhnya.

Ia juga mengaitkan reklamasi teluk Jakarta dengan kepemimpinan Xin Jinping di China.

“Saya mencium reklamasi ini bukan untuk ambil dan lain-lain. Ini jelas, jadi Podomoro sudah buat iklan di Hong Kong, katanya ada pejabat yang terima Rp 10 triliun,” ujarnya. (ms/de)