oleh

Akurasi Data Pemilih dan Netralitas ASN Jadi Perhatian Jelang Pilkada Serentak 2020

banner-300x250

JAKARTA, SUARADEWAN.com — Tahun 2020 ini akan ada 270 daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak.  Terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Masa kampanye digelar 11-19 September. Adapun, waktu pencoblosan sendiri digelar pada tanggal 23 September.

Terbanyak ada di Sumatera yakni ada 87 pemilihan, yaitu ada 4 pemilihan gubernur, 70 bupati, 13 wali kota. Sementara di Pulau Jawa ada 55 pemilihan, yakni 45 Bupati dan 10 walikota. Untuk Sulawesi, 43 pemilihan yang terdiri dari 2 Gubernur, 36 Bupati, 5 walikota.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Arwani Thomafi mengatakan, terkait masalah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, persoalan tentang netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) ternyata masih menjadi yang tertinggi pada indeks kerawanan pemilu di 2019.

Baca juga  Hoax! Percakapan WA Kapolri Tito Karnavian Terkait Aksi 505

“Jadi penting untuk Mendagri mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan isu netralitas ASN ini, termasuk juga akurasi data pemilih,” ucap Arwani saat Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beserta jajaran di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Adapun Kementerian Dalam Negeri dalam rangka pilkada serentak 2020 ini, menyampaikan 4 poin dukungan yang dilakukan pihaknya ketika menjawab pertanyaan dari anggota DPR Komisi II.

“Yang pertama adalah meyakinkan bahwa anggaran disiapkan oleh pemerintah daerah masing-masing melalui APBD, yang kedua ini ditandai dengan Naskah Perjanjian Hibah daerah (NPHD), DP4 atau Daftar Potensial Pemilih untuk Pemilu yang sudah kami serahkan kepada KPU, selanjutnya menjaga netralitas ASN, dan yang keempat adalah menjaga stabilitas politik keamanan, ketertiban umum selama proses Pilkada berlangsung,” terang Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Baca juga  Optimalkan Kemampuan Personil, Polri Akan Beli Senjata Dari Rusia

Dalam kesempatan itu juga, selain persiapan pilkada serentak 2020 Tito juga menyampaikan beberapa hal yang menjadi bahan pembahasan pada Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI tersebut, antara lain yaitu masalah Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat, persiapan pelaksanaan PON ke XX yang akan dilaksanakan di Papua, penanganan stunting, penyediaan air minum dan sanitasi masyarakat, serta dukungan dalam sensus penduduk tahun 2020. (dp)