Aksi DPD IMM Sulsel: Krisis Kemanusiaan Uighur, Presiden Jangan Diam

Aksi DPD IMM Sulsel: Krisis Kemanusiaan Uighur, Presiden Jangan Diam

MAKASSAR, SUARADEWAN.com - Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sulawesi Selatan (DPD IMM Sulsel) bersama PC IMM Se-Sulsel melakukan ak

Sejumlah Mahasiswa Gelar Aksi Solidaritas Bela Muslim Patani – Thailand di Bandung
Viralkan Ekstremisme Religius, Muslimah Xinjiang Cina Ditangkap
Di Kawasan Mayoritas Muslim, China Gelar Kampanye Anti-Halal

MAKASSAR, SUARADEWAN.com – Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sulawesi Selatan (DPD IMM Sulsel) bersama PC IMM Se-Sulsel melakukan aksi demonstrasi merespon krisis kemanusian yang dilakukan otoritas pemerintahan Tiongkok terhadap suku minoritas Uighur yang mayoritas beragama Islam.

Aksi yang dilakukan hari Rabu 26 Desember 2019 ini belangsung dari pukul 13.00 sampai menjelang magrib dengan dua titik, pertama melakukan aksi orasi yang dihadiri 10 PC IMM Se Sulsel dibawah fly over Pettarani Makassar kemudian dilanjutkan di depan gedung DPRD Provinsi Sulsel sebelum kemudian diterima beraudiensi dan menyampaikan aspirasi di hadapan wakil ketua DPRD Sulsel Syaharuddin Alrif.

Ket: Abdul Gafur (Ketua DPD IMM Sul Sel Bidang Hikmah) Selaku Korlap menyampaikan pernyataan sikap didepan Pimpinan DPRD Sulsel

Demonstrasi damai yang melibatkan lebih dari 200 kader IMM se Sulsel ini mendesak agar secepatnya pemerintah mengambil tindakan sesuai dengan amanat konstitusi.  Abdul Gafur ketua DPD IMM Sulsel Bidang Hikmah selaku jenderal lapangan pada aksi tersebut menyampaikan di depan Pimpinan DPRD Sulsel bahwa jika presiden tetap mendiamkan kejahatan yang dilakukan oleh otoritas Negara Tiongkok maka Presiden sejatinya telah menghianati amanat konstitusi

Baca juga  Bahas Sengketa Bara-Barayya DPRD Sulsel akan Gelar RDP
Baca juga  Berkunjung ke PBNU, Dubes Cina Untuk Indonesia: Kasus Uighur Separatisme

“Konstitusi memerintahkan bangsa Indonesia untuk terlibat aktif dalam menciptakan perdamaian diatas bumi, artinya presiden sebagai kepala negara wajib untuk melakukan tindakan untuk semua tindakan yang tidak berkeprimanusiaan diatas bumi termasuk apa yang terjadi di Uyghur saat ini,” ucap Abdul Gofur.

Lebih jauh Gafur menyampaikan “Secepatnya Presiden harus memanggil Dubes Tiongkok di Jakarta untuk memberikan informasi di hadapan publik Indonesia, dan wajib menghentikan segala kejahatan yang dilakukan oleh Pemerintah Tiongkok”

“Jika tidak diindahkan maka Presiden harus melakukan secepatnya konsolidasi secara internasional bersama PBB dan OKI untuk menekan RRT, ini momentum bagi Presiden untuk membuktikan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan disegani dalam percaturan politik internasional,” tutup Gafur. (aw)

COMMENTS

DISQUS: