oleh

Aksi DPD IMM Sulsel: Krisis Kemanusiaan Uighur, Presiden Jangan Diam

MAKASSAR, SUARADEWAN.com – Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sulawesi Selatan (DPD IMM Sulsel) bersama PC IMM Se-Sulsel melakukan aksi demonstrasi merespon krisis kemanusian yang dilakukan otoritas pemerintahan Tiongkok terhadap suku minoritas Uighur yang mayoritas beragama Islam.

Aksi yang dilakukan hari Rabu 26 Desember 2019 ini belangsung dari pukul 13.00 sampai menjelang magrib dengan dua titik, pertama melakukan aksi orasi yang dihadiri 10 PC IMM Se Sulsel dibawah fly over Pettarani Makassar kemudian dilanjutkan di depan gedung DPRD Provinsi Sulsel sebelum kemudian diterima beraudiensi dan menyampaikan aspirasi di hadapan wakil ketua DPRD Sulsel Syaharuddin Alrif.

banner 1280x904
Ket: Abdul Gafur (Ketua DPD IMM Sul Sel Bidang Hikmah) Selaku Korlap menyampaikan pernyataan sikap didepan Pimpinan DPRD Sulsel

Demonstrasi damai yang melibatkan lebih dari 200 kader IMM se Sulsel ini mendesak agar secepatnya pemerintah mengambil tindakan sesuai dengan amanat konstitusi.  Abdul Gafur ketua DPD IMM Sulsel Bidang Hikmah selaku jenderal lapangan pada aksi tersebut menyampaikan di depan Pimpinan DPRD Sulsel bahwa jika presiden tetap mendiamkan kejahatan yang dilakukan oleh otoritas Negara Tiongkok maka Presiden sejatinya telah menghianati amanat konstitusi

Baca juga  Mengapa Muslim Uighur Alami Diskriminasi? Sejarahnya Berakar Sejak Dua Abad Lalu

“Konstitusi memerintahkan bangsa Indonesia untuk terlibat aktif dalam menciptakan perdamaian diatas bumi, artinya presiden sebagai kepala negara wajib untuk melakukan tindakan untuk semua tindakan yang tidak berkeprimanusiaan diatas bumi termasuk apa yang terjadi di Uyghur saat ini,” ucap Abdul Gofur.

Baca juga  Korban Pembantaian Westerling Di Sulsel Dapat Ganti Rugi Rp168 juta dari Belanda

Lebih jauh Gafur menyampaikan “Secepatnya Presiden harus memanggil Dubes Tiongkok di Jakarta untuk memberikan informasi di hadapan publik Indonesia, dan wajib menghentikan segala kejahatan yang dilakukan oleh Pemerintah Tiongkok”

“Jika tidak diindahkan maka Presiden harus melakukan secepatnya konsolidasi secara internasional bersama PBB dan OKI untuk menekan RRT, ini momentum bagi Presiden untuk membuktikan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan disegani dalam percaturan politik internasional,” tutup Gafur. (aw)

Komentar