Adu Mulut Gubernur Lukas Soal Netralitas Kepolisian di Pilkada Papua

JAYAPURA, SUARADEWAN.com -Sebelumnya dilansir dalam tayangan Primetime News Metro TV, Selasa (14/3) malam,  pukul 19.07 WIB saat diwawanca

Gonjang-Ganjing Menjelang Pilgub Papua 2018
Pilkada Berdarah di Intan Jaya Papua
Pilkada DKI, Papua dan Aceh Paling Rawan Konflik

Gubernur Papua Lukas Enemba

JAYAPURA, SUARADEWAN.com -Sebelumnya dilansir dalam tayangan Primetime News Metro TV, Selasa (14/3) malam,  pukul 19.07 WIB saat diwawancarai wartawan Metro TV, Gubernur Papua Lukas Enembe menuding lembaga pihak kepolisian terlibat jauh dalam pilkada di Papua. Sehingga stabilitas politik di papua menuding gaduh.

Akan tetapi Kepolisian Daerah (Polda) Papua membantah pernyataan Gubernur Lukas Enemba yang menuding bahwa institusi kepolisian tidak bersikap netral dalam mengawal penyelenggaraan pilkada di bumi Cenderawasih itu.

Melalui Kepala bidang (Kabid) Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Papua Kombes Pol AM Kamal di Kota Jayapura, Selasa malam mengatakan pihaknya dalam mengawal pelaksanaan pesta demokrasi di 10 kabupaten dan satu kota pada pilkada 2017 sudah netral.

“Pernyataan pak Gubernur itu sangat subyektif, tidak mendasar dan tidak layak disampaikan ke media,” kata AM Kamal menanggapi pernyataan Gubernur Lukas Enembe dan “running tex” di salah satu stasiun tv swasta nasional. Pesta demokrasi di 10 kabupaten dan satu kota pada pilkada 2017 sudah sangat menjunjung netralitas.

“Kapolda Papua Irjen Pol Drs Paulus Waterpauw sejak awal telah memerintahkan seluruh pejabat utama membantu polres-polres yang melaksanakan pilkada dengan harapan untuk menekan persoalan-persoalan yang akan mengganggu terjadinya gangguan kamtibmas. Pelanggaran dan tindak pidana yang terjadi ini karena para calon tidak siap untuk menerima kekalahan maka terjadi pelanggaran pemilu dan terjadinya PSU yang diputuskan oleh penyelenggara,” katanya.

Apalagi kata AM Kamal, pada beberapa pekan lalu setelah pelaksanaan pemungutan suara dan rekapitulasi di tingkat KPU kabupaten dan kota, telah dilaksanakan pertemuan di aula Rastra Samara Polda Papua yang dihadiri sejumlah pemangku kepentingan yang membahas tentang pilkada. Terangnya.

“Sangat disayangkan pernyataan  gubernur tentang penarikan Kapolda, yang meminta kepada Presiden dan Kapolri. Jabatan Kapolda itu adalah hak prerogratif seorang Kapolri. Sebagai contoh, jika mencermati PSU di Kabupaten Jayapura, Panwas dan KPU setempat telah mengambil langkah sebagai mana tugas dan tanggungjawabnya,” sambungnya.

Menanggapi issu hangat tersebut Di bumi cendrawasih, Hasyemi Faqihudin (Ketua Koordinator DKI Jakarta Perhimpunan Mahasiswa AKARTAPUA Aceh, Jakarta, Papua) saat dihubungi menjelaskan.

“Konklusifnya, saya kira Kapolri pasti akan monitoring yg terjadi sebenarnya. Pak Tito Karnavian sikapnya sangat netral dan bijak. Terlebih juga Presiden RI dihadapi variable terpengaruh dan berpengaruh. Saya kira pak presiden langsung saja datang ke papua, untuk menanyakan langsung kepada masyarakatnya. Karena papua harus di spesialisasikan, sebab daerah timur itu sama halnya sayap negara, apabila sayap satu terluka maka negara ini akan goyang seperti halnya pesawat”. Pungkasnya. (aw)

COMMENTS

DISQUS: