oleh

ACTA Mendesak Pemerintah untuk Keluarkan SK Pemberhentian Ahok

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Setelah cuti selama empat bulan, hari ini, Senin 13 Februari 2017, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat kembali berkantor di gedung Balai Kota Jakarta. Hal ini memicu sejumlah pihak untuk mengajukan gugatan terhadap pemerintah.

Selain dari beberapa fraksi partai di DPR, kelompok Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) juga mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur. Sesuai gugatan yang didaftarkan, mereka meminta agar pemerintah mengeluarkan surat keputusan (SK) pemberhentian sementara Gubernur DKI Jakarta tersebut.

banner 728x419

“Kami meminta supaya pemerintah mengeluarkan SK untuk pemberhentian saudara Ahok. Intinya begitu,” ujar Wakil Ketua ACTA Ali Lubis di Kantor Bareskrim Polri Jakarta, Senin (13/2/2017).

Dalam gugatannya, ACTA merujuk Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Disebutkan, dalam pasal ini, bahwa seorang kepala daerah atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara dari jabatannya apabila didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun penjara, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan atau perbuatan lain yang dapat memecah belah NKRI.

Adapun pertimbangan ACTA mengajukan gugatan tersebut adalah meski dakwaan bersifat alternatif, Ahok diduga melanggar Pasal 156a yang hukumannya di atas lima tahun penjara.

Terkait itu, hal sedana juga disampaikan oleh Wakil Sekretariat Jenderal ACTA Yustian Dewi Widiastuti. Ia mencontohkannya dengan kasus pemberhentian Bupati Ogan Ilir, Ahmad Wazir Noviadi, yang dijerat kasus narkoba.

“Dalam kasus tersebut, Mendagri dengan tegas memberhentikan sementara Ahmad Wazir, bahkan saat statusnya masih tersangka,” tutur Yustian. (ms)

Komentar

Berita Lainnya