oleh

Abuya Muhtadi Dhimyathi : HTI Merupakan Pemberontak Negara, Maka Harom

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Seruan pembubaran ormas yang bertantangan dengan pancasila kian bergerak dari hulu ke hilir. Ramai-ramai pesan nasionalisme bergelora menyatakan bahwa identitas kebangsaan Indonesia adalah jelas Pancasila bukan Khilafah.

Jikalau pun ada sekelompok orang atau ormas yang secara terang-terangan mencoba melakukan gerakan perubahan pada sistem ketatanegaraan menjadi ideologi tertentu, barangkali perlu disikapi dengan serius untuk diambil langkah membekukan dan atau membubarkan melalui mekanisme hukum.

Hal tersebut disampaikan dalam sebuah petisi yang digelar oleh Mahasiswa Banten pada Selasa, 2 Mei 2017 lalu. Mereka menyatakan sikap menolak kehadiran Hizbut Tahrir Indonesia.

“Tidak ada sejengkal pun tanah Indonesia untuk khilafah, Tidak ada tempat bagi yang anti-NKRI dan Pancasila,” demikian teriak mahasiswa Banten.

Turut hadir tokoh agama Pimpinan Ponpes Al Fatania serang KH Martin Sarkowi bersama elemen mahasiswa yang ada di Banten yakni PMII, HAMAS, GMNI, HMI, MAPING, GP Ansor, Banser NU Kota, Laskar Aswaja, KNPI Kota Serang, Pemuda Pancasila, BEM UNTIRTA, dan Pondok Pesantren Al-Idrisitah Trumbu.

Adapun isi petisi tersebut adalah: Pertama, Kami elemen masyarakat Banten menolak HTI di Banten. Kedua, Kami element masyarakat Banten meninta kepada pemerintah untuk membubarkan HTI. Ketiga, Usir HTI dari Indonesia.

Petisi Pembubaran tersebut diperkuat lagi oleh fatwa ulama kharismatik dari Banten Abuya Muhtadi Dhimyathi. Dalam fatwa yang kalau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, Kiai yang terkenal wara’ itu menyatakan bahwa:

“HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) dan ormas-ormas Islam lainnya yang sejalan dengan HTI, misinya adalah menghilangkan Pancasila, mereka juga menghina dan meremehkan tokoh-tokoh perumus dan pengesah Pancasila dan menganggap bahwa tokoh-tokoh perumus Pancasila adalah taghut. Perbuatan seperti itu adalah salah-satu macam pemberontakan terhadap negara, padahal memberontak negara itu dosa besar, maka HTI dan ormas-ormas Islam yang sejalan dengan HTI itu hukumnya harom dalam beberapa masalah, situasi dan kondisi.”

Dengan Fatwa ini, jelas HTI sudah tak mendapat tempat lagi di Indonesia. Meski Organisasi ini telah berdiri sejak tahun 1980 masuk Indonesia dan konon baru mendapat izin Menkum HAM, AHU-00282.60.10.2014 tertanggal 02 Juli 2014 ini.

Tentu, gerakan ideologi HTI ini tak boleh dibiarkan. Agenda khilafah jelas sangat membahayakan. Karena bisa saja, dari paham ingin mengkhilafahkan Indonesia, sedikit demi sedikit gerakan ini akan menjadi sangat radikal. Contoh saja, ISIS.

Hizbut Tahrir tidak memiliki tempat di negara manapun, sebab konsep Khilafah ini sudah dianggap usang. Di negara asalnya saja HT dianggap terlarang. HT juga beberapa kali berupaya mengambil-alih kekuasaan di banyak negeri Arab, seperti di Yordania pada tahun 1969, Mesir tahun 1973, dan serentak di Iraq, Sudan, Tunisia, Aljazair pada tahun 1973, namun semuanya gagal.

Dengan kegagalan tersebut, maka guyonan KH Matin Syarkowi, Ketua Majlis Salafy : “Jika masih ngotot ingin mendirikan negara Khilafah ya hengkang ke Palestina saja, tinggalkan Indonesia, kita akan menyumbangkan paspornya untuk ke Palestina,” juga perlu dianggap serius.

Ketua GP Ansor Banten, Ahmad Nuri juga mengutarakan hal yang sama. Menurutnya, kemerdekaan bangsa ini tidak direbut sekelompok golongan saja, lalu mengapa masih saja ada sekelompok paham yang memaksakan ideologinya dijadikan landasan bernegara.

“Bangsa ini berdiri bukan hanya dengan satu kelompok saja, NKRI dan Pancasila harus kita pertahankan dari kelompok yang merongrong bangsa ini,” tegas Ahmad Nuri.

Komentar