WP-MagOne-728x90

Yusril Siapkan Gugatan Terhadap UU Pemilu yang Baru

SHARE:

Yusril Siapkan Gugatan Terhadap UU Pemilu yang Baru
Yusril Ihza Mahendra.
Ini Hasil Kunker Pansus Pemilu DPR ke Jerman
Ketua Pansus RUU Pemilu Sebut LSM Sengaja Goreng Isu Sudutkan DPR

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Ahli hukum tata negara Yusril Uhza Mahendra berencana untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang baru saja disahkan oleh paripurna DPR RI, Jumat (21/7) dini hari.

Menurut Yusril, keberadan Presidential Treshold dalam Pemilu serentak sebagaimana yang tertuang dalam UU Pemilu yang baru itu bertentangan dengan pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945.

“Kini menjadi tugas saya untuk menyusun argumen konstitusional untuk menunjukkan bahwa keberadaan presidential treshold dalam pemilu serentak adalah bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 22E ayat (3) UUD 45,” ujar Yusril, Jumat (21/7).

Baca: RUU Pemilu Disahkan Jadi UU, Tiga Wakil Ketua DPR Walk Out

Sementara menurut Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, Pemerintah mempersilakan bagi pihak-pihak yang ingin menggugat UU Pemilu tersebut ke MK. Namun yang jelas, menurut Yasonna, keputusan pengesahan UU tersebut adalah hasil kesepakatan antara Pemerintah dan DPR RI.

“Kalau mau gugat ke MK silakan, itu mekanisme dan hak setiap orang. Kalau ada masalah konstitusionalitas yang dipersoalkan di sana silakan. Tapi keputusan kemarin itu adalah keputusan yang disepakati Pemerintah dan DPR,” kata Yasonna di kantor Kemnekumham, Jakarta, Jumat (21/7)

Ia menjelaskan, meskipun dalam paripurna ada empat fraksi di DPR yang walk out saat pengambilan keputusan, namun itu tidak mempengaruhi absahnya keputusan. Empat fraksi itu antara lain Gerindra, PAN, Demokrat, dan PKS.

“Kan Undang-Undang Pemilu sudah diketok, ada empat fraksi yang tidak setuju. Bahwa ada yang WO (Walk Out) sah, sah,” tukas Yasonna.

Adapun enam fraksi lain yang sepakat dengan Presidential Treshold 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional adalah PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura, PKB dan PPP. (za/tr)

25000onon

COMMENTS

Ikuti kami di media sosial

Please Like and Follow