WP-MagOne-728x90

Yusril : Mesti Ada Pihak Ketiga yang Memutuskan Pansus Angket KPK Ilegal atau Tidak

SHARE:

Yusril : Mesti Ada Pihak Ketiga yang Memutuskan Pansus Angket KPK Ilegal atau Tidak
Tegaskan Netral Dalam Pilkada, Polri: Kepentingan Kami Hanya Menjaga Keamanan
Pansus Angket Datangi Kejagung, Kewenangan Penuntutan Terancam?

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Polemik penggunaan hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Panitia Khusus (Pansus) KPK DPR RI hingga saat ini masih belum selesai.

Polemik tersebut dinilai sebagai peristiwa yang tidak produktif oleh sebagian pihak. Pasalnya, sebagai dua institusi yang bertugas mewakili kepentingan rakyat, KPK dan DPR saat ini malah terlihat seolah ingin melemahkan satu sama lainnya.

Pandangan tersebut bukan tanpa alasan, sebab beberapa hari yang lalu publik menyaksikan kedua institusi negara itu seolah melakukan safari politik dengan mengunjungi lembaga negara yang lain dengan kesan ingin menarik dukungan dari lembaga tersebut.

Awalnya sejumlah anggota DPR yang tergabung dalam Pansus Angket KPK mendatangi kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk meminta audit keuangan KPK selama 10 tahun terakhir dan mengunjungi napi koruptor di Lembaga Permasyarakatan (KPK) Sukamiskin, Bandung untuk meminta pendapat dari para Napi tersebut mengenai KPK.

Hal yang serupa juga dilakukan oleh KPK dengan mengunjungi Markas Besar Kepolisian dan bertemu dengan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian beserta jajaran. Dan dilanjutkan dengan mengunjungi Kejaksaan Agung pada hari yang sama.

Ketua KPK Agus Rahardjo menuturkan, kunjungan mereka tersebut bertujuan ingin menjalin silaturahim dengan lembaga negara yang lain sebab masih dalam suasana lebaran, meskipun ia juga mengakui bahwa ada tujuan lain yakni ingin membahas kasus tertentu dengan Kapolri.

Sebelumnya, ketua KPK Agus Rahardjo sempat mengeluarkan pernyataan bahwa pihaknya tidak mengakui keabsahan Pansus Angket KPK alias menganggapnya ilegal. Pendapat Agus ini juga didukung oleh sejumlah professor ahli hukum tata negara.

Sementara menurut pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra, polemik dua institusi ini sulit untuk bisa diselesaikan langsung oleh kedua belah pihak. Menurut Yusril, harus ada pihak ketiga yang memutuskan Pansus Angket KPK DPR tersebut sah atau tidak.

“Mesti ada pihak ketiga yang menutuskan Pansus ini sah atau tidak. Atau ada keputusan Pengadilan sementara yang menghentikan aktivitas Pansus Angket KPK hingga ada keputusan inkrah,” kata Yusril saat memberikan pandangan dalam RDPU dengan Pansus Angket KPK di Ruang KK 1 Gedung Nusantara DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/7).

Menurut Yusril, jika KPK menolak dan menganggap Pansus Angket yang dibentuk DPR tersebut ilegal, mestinya KPK membawanya ke pengadilan untuk melawannya secara hukum.

“KPK mestinya membawanya ke pengadilan. Melawannya dengan cara hukum bukan dengan cara politik,” sambungnya.

Yusril mengatakan KPK sebagai lembaga yang dibentuk oleh Undang-Undang (UU) dan operasionalnya menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), maka KPK sah untuk diangket oleh DPR.

Yusril berharap dengan dibentuknya KPK ini korupsi bisa diminimalkan. Terlalu utopis jika berharap untuk menghapus korupsi, sebab kejahatan itu inheren dengan manusia. Menurut mantan Menteri Hukum dan Perudang-Undangan era Presiden Megawati ini, meskipun 1000 KPK dibentuk, namun jika sistem yang ada sekarang tidak diperbaiki, maka korupsi akan tetap terjadi.

“Sistem harus dibangun. 1000 KPK dibentuk jika sistem tidak dibangun maka korupsi akan tetap terjadi. Pembentukan sistem, edukasi, pembenahan mental, akhlak pada manusia,” tukasnya. (za)

25000onon

COMMENTS

Ikuti kami di media sosial

Please Like and Follow