Vonis Ahok Jadi Keprihatinan Internasional

SHARE:

Vonis Ahok Jadi Keprihatinan Internasional
Pasca Vonis Ahok Lebih Berat dari Tuntutan JPU, 3 Hakim Dapat Promosi Jabatan
Mahkamah Agung Tolak PK Kasus Penistaan Agama Ahok
Minta Ahok Dihukum Berat, GNPF MUI Long March Dari Istiqlal ke PN Jakut

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Vonis hukuman pidana penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas dugaan penistaan agama (Islam) dengan terdakwa Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mendapat reaksi dari berbagai lembaga Internasional.

Putusan hakim Dwirsa Budi Santiarso yang menjerat Ahok dengan pasal 156a KUHP dengan pidana hukuman penjara 2 tahun karena terbukti melakukan penodaan agama, oleh Amnesty Internasional, vonis tersebut dianggap akan menodai reputasi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang toleran.

“Vonis bersalah dan pemenjaraan terhadap Gubernur Basuki Tjahaja Purnama justru akan menodai reputasi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang toleran,” kata Direktur Amnesty International Asia Tenggara dan Pasifik Champa Pater.

Pasal tentang penodaan agama juga menjadi fokus keprihatinan Amnesty Internasional. Menurut Champa, pasal tentang penistaan agama sudah tidak relevan. Baginya, ini akan mengekang kebebasan berpendapat dan berpotensi mendiskriminasi kaum minoritas.

Baca juga  Pasca Vonis Ahok Lebih Berat dari Tuntutan JPU, 3 Hakim Dapat Promosi Jabatan

“Vonis itu memperlihatkan ketidakadilan yang melekat dalam undang-undang penistaan di Indonesia, yang seharusnya segera dicabut,” tulis Champa.

Perkara penodaan agama semakin meningkat sejak masa orde lama hingga reformasi. Dari data Amnestyt sepanjang tahun 2005-2014, tercatat 106 orang yang didakwa dengan pasal penistaan. Jauh lebih tinggi sepanjang pemerintahan Soekarno dan Soeharto (1965-1998) yang hanya 10 orang terdakwa.

Ketidakrelevansian pasal penistaan juga menjadi alasan atas tanggapan vonis Ahok oleh lembaga pegiat hak asasi internasional Human Right Watch atau HRW.

“Undang-undang penistaan sudah digunakan untuk mendakwa dan memenjarakan anggota-anggota dari kelompok agama minoritas dan tradisional,” tulis Wakil Direktur Divisi Asia HRW Phelim Kine melalui Twitter.

Kritikan juga datang dari Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam. Menurutnya, Indonesia dipuji oleh negara-negara di belahan dunia atas tradisi toleransinya dalam pluralitas berbangsa. Dan ini menjadi tugas lembaga-lembaga dan masyarakat untuk mempertahankan tradisi toleransi tersebut.

Baca juga  PK Ahok Terancam Dimentahkan Mahkamah Agung

“Uni Eropa secara konsisten telah menyatakan bahwa hukum yang mengkriminalisasi penistaan agama secara diskriminatif dapat menimbulkan terhalangnya kebebasan berekspresi dan/atau kebebasan beragama dan kepercayaan,” tulis delegasi Uni Eropa dalam pernyataannya.

Sementara Kantor Hak Asasi PBB untuk kawasan Asia Tenggara juga melayangkan agar Indonesia kembali menilai pasal tentang penistaan agama.

“Kita prihatin atas hukuman penjara Gubernur #Jakarta karena penistaan agama #Islam. Kita panggil #Indonesia utk mengulas hukum penistaan agama,” tulisnya.

Saat ini, Ahok dipindahkan ke tahanan Mako Brimob (Rabu 10 Mei), setelah sempat mendekam di LP Cipinang selama 24 jam. (ms)

REKOMENDASI UNTUK ANDA

COMMENTS