WP-MagOne-728x90

Usung Khilafah Islamiyah, Kesbangpol Terus Pantau 5 Ormas Islam di Jateng Ini

SHARE:

Usung Khilafah Islamiyah, Kesbangpol Terus Pantau 5 Ormas Islam di Jateng Ini
Di Milad Ke-19 FPI, Anies Baswedan Serukan Kebhinnekaan dan Keadilan
Wiranto Punya Data Lengkap Komisaris BUMN yang Anti Pancasila, Tinggal Tunggu Menteri Rini Keluarkan Surat Pemecatan

SEMARANG, SUARADEWAN.com – Selain Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), ternyata masih ada 5 (lima) organisasi kemasyarakatan (ormas) berbasis Islam lainnya di Jawa Tengah yang juga mengusung ideologi anti-Pancasila berupa Khilafah Islamiyah.

Hal ini diterangkan oleh Kepala Bidang Ketahanan Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jawa Tengah, Atiek Surniati. Ia menjelaskan bahwa kelima ormas tersebut terindikasi merusak Pancasila sebagai halnya pada HTI yang sudah dibubarkan pemerintah.

“Mereka ingin Indonesia melaksanakan syariat (Islam) semurni-murninya. Padahal kita dibangun kolegial bersama-sama dengan enam agama,” kata Atiek di Semarang, Kamis (27/7/2017).

Adapun kelima ormas tersebut, terang Atiek, adalah Aliansi Aliansi Nasional Anti Syiah (ANAS), Jamaah Ansarut Tauhid (JAT), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Forum Umat Islam (FUI), dan  Front Pembela Islam (FPI). Kesemuanya tidak mengantongi surat keterangan terdaftar (SKT) sebagai organisasi massa resmi.

“Kalau belum terdaftar kami belum bisa mengambil tindakan. Sehingga kami bersama aparat hanya memonitor. Kalau tidak terjadi sesuatu, kami enggak berani menindak. Maka saya pribadi ingin kepolisian diberi kewenangan untuk bisa menindak ketika sudah menengarai,” jelas Atiek.

Diterangkan pula, Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah setidaknya sudah mencatat 763 ormas. Namun, baru hanya 78 ormas yang berbadan hukum.

Untuk itu, terhadap ormas yang tidak/belum terdaftar, pihaknya hanya bisa sebatas memantau. Dasar pemantauannya sendiri, disebutkan Atiek, karena kelima ormas tersebut punya ideologi garis keras untuk mengkhilafahkan Indonesia, tetapi sulit memberikan peringatan karena ormas-ormas itu belum terdaftar.

“Mereka yang terdaftar menjadi kewajiban kami untuk membina. Tapi karena mereka ini tidak mendaftarkan diri, kami kesulitan,” kata Atiek. (ms)

25000onon

COMMENTS

Ikuti kami di media sosial

Please Like and Follow