Tuntut Transparansi, Gempur Lakukan Unjuk Rasa di BPN

SHARE:

Tuntut Transparansi, Gempur Lakukan Unjuk Rasa di BPN
Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Pemburu Koruptor (GEMPUR) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor BPN kota Tangsel, (20/12/2017)
Rumah Mewah Hasil Pungli Disita Mabes Polri
Kementerian Agraria Terancam Kena Resuffle

TANGSEL, SUARADEWAN.com – Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Pemburu Koruptor (GEMPUR) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) kota Tangerang Selatan (Tangsel) di BSD, Kecamatan Serpong, pada Rabu (20/12/2017).

“Kami menuntut adanya transparansi di dalam BPN, banyak masyarakat yang mengadu ke kami kalau mau bikin sertifikat harus bayar di BPN, masyarakat yang ingin membuat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) juga sulit,” kata Getua Gempur Saprudin Roy.

Dikatakan Saprudin, pungutan liar sudah merajalela pada pelayanan masyarakat di kantor BPN Tangsel, terutama dalam hal- hal pembuatan sertifikat tanah kepada masyarakat.

“Pelayanannya sangat buruk di BPN kota Tangsel saya sendiri saja buat sertifikat sampai tiga tahun tidak jadi- jadi, saya merasa dipermainkan. Kalau seperti ini masyarakat jadi bingung,” katanya.

Pada aksi unjuk rasa tersebut, sejumlah massa terus melakukan orasi meski diguyur hujan. Bahkan, membawa keranda dan bakar ban pun tetap dilakukan sebagai bentuk kekecewaan masyarakat.

Sementara Kepala Seksi (Kasie) Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan BPN Tangsel Kadi Mulyono menerangkan, bahwa pihaknya akan menindak lanjuti terkait dugaan adanya pungutan liar.

“Terkait aspirasi masyarakat ini, nanti akan saya sampaikan ke pimpinan dan akan segera ditindak lanjuti, dan untuk dugaan pungutan liar kami akan cari siapa oknumnya,” terangnya.

Apabila nanti ada pelanggaran- pelanggaran, sambung Kadi, pihaknya akan melaporkan ke kantor BPN pusat agar segera bisa ditindaklanjuti dan oknumnya mendapatkan hukuman.

“Terhadap pungutan liar di BPN, kami perlu bukti-bukti kuat, kalau sudah diselidiki dan terbukti benar ada oknum yang melakukan pungli, akan kami tindak, karena kami digaji dari masyarakat,” imbuhnya.

Sementara untuk Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Kadi menjelaskan, bahwa, masyarakat juga harus tau bahwa ini adalah program pemerintah dan BPN punt tidak memungut biaya, karena anggaran sudah disiapkan APBN.

“Kalau jadinya lama bisa dilihat dari kelengkapan berkasnya, mungkin belim lengkap, kalo berkasnya sudah lengkap seperti pajak tanahnya sudah di bayar, dilengkapi materai termasuk kelengkapan yang ditandatangani pasti akan langsung diproses,” pungkasnya. (FN)

COMMENTS

Ikuti kami di media sosial

Please Like and Follow