WP-MagOne-728x90

TPDI: Wakil Gubernur NTT Layak Jadi Tersangka Kasus Bansos TTS

SHARE:

TPDI: Wakil Gubernur NTT Layak Jadi Tersangka Kasus Bansos TTS
Meridia Dado, Koordinator TPDI NTT
DPRD Mandul Terhadap Penjahat Berdasi, TPDI Buka Posko Bagi Masyarakat Sikka
TPDI: Bambang Hendarso Tak Punya Kewenangan Jelaskan Kasus Antasari

KUPANG, SUARADEWAN.com – Kejaksaan Agung menerbitkan perintah untuk melanjutkan proses penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) TA 2009-2010 kepada Kejaksaan Tinggi NTT, kasus ini diduga melibatkan Wakil Gubernur NTT Drs.  Benny Litelnoni, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati TTS.

Koordinator Tim Pembela Demokrasi (TPDI) Wilayah NTT, Meridian Dado, menyatakan dukungannya agar kasus itu dituntaskan secara menyeluruh oleh Kejaksaan Tinggi NTT.

“Kami dan seluruh masyarakat provinsi NTT sangat mendukung agar kasus itu dituntaskan secara menyeluruh oleh Kejaksaan Tinggi NTT dengan mengurai dan mengejar pertanggungjawaban hukum dari mantan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) pada masa itu Drs Benny Litelnoni yang saat ini menjabat selaku Wakil Gubernur Provinsi NTT,” ucap Meridian Dado kepada media, Selasa (25/07/2017) di Kediamanannya, Lokaria, Kabupaten Sikka, NTT.

Kasus dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) TA 2009-2010 itu pada tahun 2015 telah membuat Drs. Marthinus Tafui selaku mantan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada bagian bina sosial (binsos) Setda TTS dan Yeni Oematan selaku mantan Bendahara Pembantu Setda TTS harus dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Kupang.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan juga sesuai fakta-fakta persidangan terungkap bahwa Benny Litelnony selaku mantan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) turut bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dengan Marthinus Tafui dan Yeni Oematan dalam kasus dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) tahun anggaran 2009-2010.

Dalam persidangan juga terungkap terdapat puluhan memo dari Benny Litelnony saat menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) untuk melakukan pencairan dana Bansos dan dalam pemberian dana itu tidak disertai dengan pertanggungjawaban penggunaan dana namun hanya berupa kwitansi sebagai bukti telah menerima dana tersebut.

“Benny Litelnony pernah mengeluarkan memo untuk sopirnya sebesar Rp 10 juta, serta pemberian dana sebesar Rp 10 juta untuk kegiatan wisuda dari Marthinus Tafui yang semuanya tanpa ada pertanggungjawaban yang kredibel, disamping itu ada juga pencairan dana untuk Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS)  sebesar Rp 50 juta dan Benny Litelnoni sempat juga menerima dana Bansos sebesar Rp 25 juta.” ucap Meridian menjelaskan.

Wakil Gubernur Provinsi NTT  dalam berbagai kesempatan selalu berdalih bahwa dalam posisinya selaku Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) pada saat itu dirinya mempunyai wewenang untuk membantu Kepala Daerah dalam hal pengeluaran dana Bantuan Sosial.

“Bila merujuk pada aturan hukum yang berlaku maka menurut kami TPDI NTT, bahwa tindakan Benny Litelnoni yang telah menerbitkan memo untuk pencairan dana Bantuan Sosial (Bansos) Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) tahun anggaran 2009-2010 adalah merupakan tindakan yang melampaui wewenangnya selaku Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS),” tambahnya.

Menurutnya Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintahan.

Kepala Daerah mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD, menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah, menetapkan kuasa pengguna anggaran / pengguna barang, menetapkan bendahara penerimaan dan / atau bendahara pengeluaran, menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah, menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah, menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah, dan menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

Kemudian Kepala daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada beberapa pejabat lainya yaitu kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Kepala SKPKD selaku PPKD, dan Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran / pengguna barang.

“Pelimpahan tersebut ditetapkan bersamaan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut maka hanya
Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah yang memiliki peran dan fungsi dalam membantu Kepala Daerah menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.” terang Meridian

Oleh karena itu argumentasi dari Benny Litelnoni bahwa dirinya mempunyai wewenang untuk membantu Kepala Daerah dalam hal pengeluaran memo untuk pencairan dana Bansos (Bantuan Sosial) Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) tahun anggaran 2009-2010 adalah argumentasi yang tidak ada landasan hukumnya sebab hanya Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) yang memiliki kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah dan Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) bisa melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya dengan suatu Keputusan Kepala Daerah hanya kepada beberapa pejabat lainya yaitu kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Kepala SKPKD selaku PPKD, dan Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran / pengguna barang.

“Dengan demikian sudah sangat mudah bagi pihak Kejaksaan Tinggi NTT untuk segera menggelar proses penyelidikan dan penyidikan serta mentersangkakan Wakil Gubernur Provinsi NTT itu,” tegasnya.

Ia menambahkan, indikasi-indikasi niat jahat atau itikad buruk dari Benny Litelnoni sudah bisa tampak dari tindakannya yang menggunakan jabatan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) pada periode 2009 – 2010 secara diluar kewenangannya sehingga melawan hukum mengeluarkan memo pencairan dana Bantuan Sosial yang mengakibatkan orang lain atau diri sendiri menjadi diperkaya serta negara dirugikan. (MOF)

COMMENTS

Ikuti kami di media sosial

Please Like and Follow