Terkait Kasus BLBI, Wapres JK: Yang Salah Pelaksana Kebijakan, Bukan Pengaturannya

SHARE:

Terkait Kasus BLBI, Wapres JK: Yang Salah Pelaksana Kebijakan, Bukan Pengaturannya
Lagi, Anggota DPR Diperiksa KPK Soal Kasus Korupsi
Hukuman Apa yang Paling Efektif bagi Para Koruptor?

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Pentersangkaan mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin A. Tumenggung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), berhasil menaksir kerugian keuangan negara sebesar Rp 3,7 triliun.

Taksiran ini diungkap oleh Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan melalui hasil restrukturisasi di mana masih ada ada kewajiban obligor yang belum sustainable dan ditagihkan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan bahwa yang salah dalam hal ini bukanlah pengaturan kebijakannya, melainkan pelaksana kebijakan. Jadi, kasus BLBI ini hanya muncul di tataran pelaksanaan, bukan pada kebijakan.

“Yang salah bukan pengaturannya, tapi pelaksanaannya,” tegas JK di kantornya, Jakarta, Selasa (2/5/2017).

Karena kesalahan terletak di tataran pelaksanaan bukan pengaturan kebijakan, maka yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah pejabat yang mengeluarkan aturan clear and clear atau release and discharge (surat keterangan lunas).

Obligor BLBI dianggap lunas, terangnya JK kembali, padahal mereka belum melunasi kewajibannya. Seharusnya, menurut JK, pemutihan dilakukan setelah obligor melunasi utang-utangnya.

Meski demikian, akar dari persoalan kasus BLBI menurut JK ini adalah terletak pada blanket guarantee (jaminan penuh pemerintah pada bank). Blanket guarantee itu sendiri sebelumnya dilakukan oleh pemerintah, terutama saat menghadapi krisis moneter di tahun 1998.

“Itu awalnya, sehingga terjadi kebocoran yang luar biasa, akibat blanket guarantee itu, dan sekarang kita tanggung semuanya,” pungkas JK. (ms/te)

COMMENTS

Ikuti kami di media sosial

Please Like and Follow