Tak Pernah Hadir di Sidang Kolom Agama, Tim: DPR Hina Pengadilan

SHARE:

Tak Pernah Hadir di Sidang Kolom Agama, Tim: DPR Hina Pengadilan
Pemilu 2019 Jumlah Kursi DPR dan DPRD Tambah Banyak
Ketua DPR RI Kunker ke Kawasan FTZ, Sekaligus Lantik Ketua DPD Golkar

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyelesaikan sidang uji materi soal kolom agama pada KTP untuk Penghayat Kepercayaan. Kesimpulan itu telah disampaikan ke MK lewat Panitera MK pada Jumat (12/5).

Para pemohon yaitu Nggay Mehang Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba dan Carlim. Mereka menggugat Pasal 61 Ayat 1 dan Ayat 2 UU Administrasi Kependudukan ke MK. Pasal tersebut berbunyi:

Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan. 

Sepanjang sidang, DPR sebagai pembuat UU tidak pernah hadir sama sekali untuk mempertahankan produk lembaganya itu.

Sidang di Mahkamah Konstitusi (MK)

“Pihak Termohon dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak hadir dan hanya memberikan keterangan tertulis. Kami para pemohon yang mewakili jutaan rakyat penganut kepercayaan di Indonesia dan para kuasa hukum kecewa terhadap DPR, karena tidak pernah menghadiri persidangan dan baru mengirimkan keterangan setelah 7 kali persidangan berturut-turut,” kata tim kuasa hukum pemohon dalam kesimpulan yang dikutip suaradewan.com, Senin (15/5/2017).

Dampak dengan berlakunya pasal a quo, Penghayat Kepercayaan tidak tertulis dalam kolom agama di KTP. Dampaknya, para penggugat mengaku mendapatkan diskriminasi dari negara. Penghayat Kepercayaan meminta MK memberikan tafsir bersyarat atas pasal itu. Sayang, DPR tak pernah datang sama sekali.

“Hal ini menunjukkan ketidakseriusan pembuat UU dalam menyikapi setiap UU yang dipersoalkan warga negara sehingga dapat dikategorikan contempt of court (penghinaan terhadap pengadilan-Red),” cetus tim hukum yang terdiri dari Ronald Siahaan, Muhammad Irwan, Judianto Simanjuntak, Sekar Banjaran Aji, Azhar Nur Fajar Alam dan Fatiatulo Lazira. 

DPR yang tidak pernah hadir dalam setiap persidangan pengujian undang-undang a quo atau sengketa kewenangan lembaga negara di Mahkamah Konstitusi (MK) juga dikritik oleh tim kuasa hukum dari Elsam

“Ketidakhadiran DPR dalam setiap persidangan menunjukkan ketidakseriusan pembuat UU dalam menyikapi setiap UU yang dipersoalkan warga negara.,” ujar tim hukum dari Elsam. (De/SD)

25000onon

COMMENTS

Ikuti kami di media sosial

Please Like and Follow