Tak Bayar THR, Perusahaan Kena Denda 5% hingga Usahanya ‘Terancam’

SHARE:

Tak Bayar THR, Perusahaan Kena Denda 5% hingga Usahanya ‘Terancam’
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri
Sejumlah Pemda tak Sanggup Keluarkan THR untuk PNS
Pemda Diminta Hati-Hati Soal Pemberian THR dan Gaji ke-13
Pemerintah Alokasikan Rp440,38 miliar Untuk THR Pegawai Honorer

JAKARTA, SUARADEWAN.com — Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan pembayaran THR kepada pekerjanya. Tak tanggung-tanggung, pemerintah menyiapkan tiga sanksi kepada perusahaan yang tidak membayarkan THRnya sesuai ketentuan.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan, ketentuan yang dimaksud adalah THR harus wajib diberikan setiap perusahaan kepada pekerja/buruh paling lambat H-7 Lebaran. Ketentuan tersebut tertuang dalam pasal 5 ayat (4) Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR.

“Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran THR, akan dikenakan denda sebesar 5% dari total THR (terlambat membayar THR. Kedua, teguran tertulis dan ketiga adalah pembatas kegiatan usaha, “ ujarnya di Jakarta, Senin (28/5/2018).

Sanksi pertama yang dimaksud adalah dengan 5% dari total THR yang dibayarkan. Artinya, jika jumlah THR yang harus dibayarkan sebesar Rp100 juta, maka denda yang harus dibayarkan adalah Rp5 juta kepada pemerintah.

Setelah didenda, perusahan juga harus tetap menjalankan kewajibannya untuk membayarkan THR kepada karyawannya. “Pertama denda 5% dari total THR. Dengan tetap wajib membayar THR,” ucapnya.

Baca juga  Paling Lambat H-7 Lebaran, THR Sudah Harus Dibayarkan Oleh Pengusaha

Selain itu, sanksi yang kedua adalah teguran secara tertulis kepada perusahaan tersebut. Teguran tertulis ini nantinya akan menyambung kepada sanksi ketiga yakni pembatasan kegiatan usaha. “Kemudian ada teguran tertulis. Ada juga pembatasan kegiatan usaha,” ucapnya.

Oleh karenanya lanjut Hanif, dirinya meminta kepada seluruh serikat pekerja baik di pusat maupun daerah untuk mengawal THR mereka. Jika perusaahan tempat mereka bekerja mengalami keterlambatan dalam membayar atau bahkan tidak membayar bisa melakukan pengaduan kepada Posko Satgas THR.

Seperti diketahui Posko Satgas dibentuk untuk mengawal pemberitan THR dari pengusaha kepada pekerja/buruh dan mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan. Posko ini efektif bekerja melayani masyarakat mulai hari ini (28 Mei 2018) hingga 22 Juni 2018.

“Laporkan jika ada perusahaan yang telat atau tidak membayarkan THR ke Posko Satgas THR. Saya minta Pemda, Pemprov/Pemkab/Pemkot untuk menyiapkan Posko THR dalam rangka membantu fasilitasi pembayaran THR Tahun 2018, “ kata Hanif

Baca juga  Pemda Diminta Hati-Hati Soal Pemberian THR dan Gaji ke-13

Hanif menambahkan, Posko Satgas THR ini tidak hanya menjadi sarana bagi pekerja/buruh mengadukan permasalahan THR. Melainkan juga dapat menjadi rujukan perusahaan untuk berkonsultasi terkait pembayaran THR.

“Pemerintah memfasilitasi Posko (pengaduan) baik di pusat dan daerah melalui dinas tenaga kerja, seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau ada aduan mengenai pembayaran THR, terlambat, tidak dibayar bisa diproses di Posko itu,” ungkap Hanif

Dalam pengaduan atau pelaporan, Menaker Hanif menekankan pentingnya mencantumkan identitas pelapor secara jelas. Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, petugas menemukan kesulitan untuk memverifiksi laporan yang masuk karena ada identitas yang tidak jelas. “Identigas jelas, petugas menjadi lebih mudah mudah menemukan kontak personnya maupun pihak-pihak yang diperlukan untuk pendalaman dalam suatu kasus, “ katanya.

Nantinya masyarakat yang ingin mengadu bisa datang mengunjungi Posko Satgas THR yang bertempat di Lantai 1 gedung B Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) Kantor Kemnaker, Jalan Jendral Gatot Subroto Kavling 51, Jakarta Selatan. (oz)

REKOMENDASI UNTUK ANDA

COMMENTS