Suap WTP, DPR Akui Selama Ini Sudah Curiga

SHARE:

Suap WTP, DPR Akui Selama Ini Sudah Curiga
Petugas KPK Memperlihatkan Barang Bukti Suap WTP
Tidak Takut Teror, Novel Baswedan Kembali Bertugas di KPK
Sajak Untuk Republik Dihadiri oleh Mantan Ketua KPK
KPK Periksa Aktor Senior Le Roy Osmany

JAKARTA, SUARADEWAN.com – DPR mengaku sudah lama menaruh curiga adanya praktek suap di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait suap predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan suatu lembaga negara atau institusi pemerintahan.

Hal ini diungkapkan oleh anggota komisi XI DPR Hendrawan Supratikno. Dirinya menyebut, selama ini Komisi XI selalu menanyakan standar ukuran BPK dalam menyatakan suatu laporan keuangan. Pasalnya, sejumlah lembaga atau institusi pemerintah banyak yang terindikasi melakukan perbuatan korupsi.

“Teman-teman di DPR selalu menanyakan hal tersebut, apalagi orang yang berasal dari daerah pemilihan yang betul memahami status-status opini tersebut,” terangnya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (28/5/17).

“Memang selama ini kalau setiap kali Komisi XI rapat kerja dengan BPK salah satu yang ditanyakan adalah para meter untuk menyatakan satu laporan itu wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian. Nah karena apa, ternyata daerah-daerah atau kementerian dan lembaga dapat wajar tanpa pengecualian itu memiliki indikasi sangat koruptif,” sambugnya.

Baca juga  Ketua Bawaslu RI Minta Penegak Hukum Usut Tuntas Kasus OTT Anggotanya

Terungkapnya kasus ini, harapnya, semua institusi pemerintah atau lembaga negara dapat membangun tata kelola yang transparan dan akuntabel.

“Kita harus membangun tata kelola yang baik. Tata kelola yang baik cirinya terbuka, transparan, akuntabel, dan adil. itu harus menjadi komitmen kita bersama,” imbuhnya politisi PDI-P ini.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus dugaan suap pemberian predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Kemendes PDTT, tahun 2016. Suap tersebut diduga untuk memuluskan laporan keuangan Kemendes tahun 2016 dengan memberikan predikat opini WTP dari BPK.

Empat orang tersangka tersebut yakni, Irjen Kemendes PDTT, Sugito, Eselon III Kemendes PDTT, Jarot Budi Prabowo, serta dua Auditor BPK RI, Rochmadi Sapto Giri, dan Ali Sadli. Dalam hal ini, Sugito diduga menyuap Rochmadi Sapto dan Ali Sadli, lewat Jarot Budi Prabowo.

Baca juga  Komisi III Minta Polri Ambil Alih Kewenangan KPK

Sugito dan Jarot Budi Prabowo didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) hurub b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 199 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun Rochmadi Sapto Giri dan Ali Sadli didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 199 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (dd)

REKOMENDASI UNTUK ANDA

COMMENTS