SP3 Kasus Chat Habib Rizieq Mengendurkan Ketegangan

SHARE:

SP3 Kasus Chat Habib Rizieq Mengendurkan Ketegangan
Habib Rizieq Shihab, Imam Besar Front Pembela Islam
PGI: Habib Rizieq dan FPI Tidak Menakutkan
Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab akan Pulang, Jika Syarat ini Dipenuhi
Ini Alasan Pemerintah Arab Saudi Tanggung Biaya Hidup Habib Rizieq Shihab Selama di Saudi

JAKARTA, SUARADEWAN.com — Desas-desus penghentian kasus dugaan chat seks yang menjerat Habib Rizieq Shihab terjawab sudah. Kabar angin yang berembus sejak 6 Juni 2018 itu disampaikan langsung kebenarannya oleh pimpinan FPI tersebut.

Dari kediamannya di Mekah Almukarromah, Arab Saudi, Rizieq Shihab memperlihatkan dokumen Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) yang diterimanya. Ia mengaku kebahagiaannya di hari Fitri ini kian bertambah atas keputusan Polri tersebut.

“Pada hari Fitri ini, kami ingin menyampikan kabar baik untuk semua, alhamduillah hari ini kami mendapatkan kiriman surat asli SP3 kasus chat fitnah yang dikirim pengacara kami, Bapak Sugito. Beliau dapatkan langsung dari penyidik,” kata Rizieq dalam tayangan video yang diunggah FRONT TV di YouTube (15/6).

Pihak kepolisian juga telah mengonfirmasi bahwa kasus chat WhatsApp berkonten pornografi yang menjerat nama Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab telah dihentikan. Polisi telah mengeluarkan surat penghentian penyidikan perkara (SP3).

“Betul penyidik sudah hentikan kasus ini,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Mohammad Iqbal, Minggu (17/6/2018).

Kendurkan Ketegangan

Penerbitan SP3 terhadap Rizieq Shihab mendapat tanggapan beragam. Mereka umumnya merespons positif atas keputusan Polri tersebut.

Baca juga  Berikut Kasus Hukum yang Menimpa Habib Rizieq

“Itu hadiah terindah bagi proses penegakan hukum di Indonesia di hari Idul Fitri,” ujar Waketum PAN Viva Yoga Mauladi, Jakarta, Sabtu 16 Juni 2018.

Menurut Viva, kepolisian harus menunjukkan sikap profesionalitasnya. SP3 kasus Rizieq Shihab ini, kata dia, menjadi momentum Polri untuk dapat berlaku adil tanpa terkecuali.

Penerbitan SP3 itu juga dinilainya dapat meredakan tudingan kriminalisasi ulama kepada kepolisian. Karena itu dengan SP3 ini polisi dinilai telah bertindak objektif, sesuai dengan fungsinya sebagai pengayom masyarakat.

“Kondisi ini akan menghindari penilaian negatif publik bahwa telah terjadi diskriminalisasi ulama. Polisi telah bertindak obyektif atas kasus Habieb Rizieq,” kata Viva.

Dukungan serupa juga diberikan Ketua DPR Bambang Soesatyo. Pria yang akrab disapa Bamsoet itu menyebutkan bahwa keluarnya SP3 ini merupakan cara polisi mengendurkan ketegangan.

“Apapun itu barangkali satu cara kepolisian mencoba mengendorkan situasi ketegangan yang hari-hari timbul dan kami mendukung langkah itu,” ujar Bamsoet di rumah dinasnya, Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Jumat 15 Juni 2018.

Menurut Bamsoet, DPR mendukung pemberian kepastian hukum terhadap Rizieq Shihab. Dorongan itu muncul agar pro-kontra yang tengah terjadi segera berakhir.

Baca juga  Diperiksa 7 Jam, Habib Rizieq Sebut Barang Bukti Hasil Editan

“Kita pasti mendorong adanya kepastian hukum. Bagaimana mekanismenya, hanya Polri lah tahu karena dialah yang sedang menangani kasus itu. Kami sih berharap dari DPR, bahwa pro-kontra ini segera diakhiri,” ucap dia.

Namun Polri juga diminta menjelaskan secara detail terkait alasan pengambilan keputusan itu. Hal ini untuk menghindari tudingan negatif terhadap institusi Bhayangkara.

“Ini penting untuk menghindari opini bahwa Polri merekayasa kasus tersebut. Polri harus menjaga profesionalismenya dalam penegakan hukum,” beber Ferdinand.

Selain Polri, dia juga mendesak pemerintah untuk memberikan penjelasan lanjutan. Sebab, selama ini banyak opini yang terbentuk bahwa kasus tersebut dipolitissasi.

“Dan kepada pemerintah. Perlu juga penjelasan karena opini terlanjur berkembang di luar bahwa ini adalah demi kepentingan politik penguasa. Maka pemerintah harus menjelaskan juga apakah memang ada kepentingan politik di sana,” ucap Ferdinand.

Sementara itu Wakapolri Komjen Syafruddin menegaskan penghentian kasus dugaan chat mesum murni tidak mengandung unsur politis. Penyidik memiliki alasan kuat sesuai hukum dan pandangan tertentu dalam menerbitkan SP3.

“Tidak ada. Saya konsisten bahwa itu adalah kewenangan penyidik,” ujar Syafruddin, Jakarta, Minggu (17/6/2018). (lip/sd)

REKOMENDASI UNTUK ANDA

COMMENTS