Siap Bubarkan HTI, Jaksa Agung: Ya, Khilafah Anti Pancasila

SHARE:

Siap Bubarkan HTI, Jaksa Agung: Ya, Khilafah Anti Pancasila
Pembubaran HTI, Mendagri : Tunggu Saja Tanggal Mainnya
Belajar dari ISI tentang Rekruitment Anggota Baru HTI

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Keputusan pembubaran ormas radikal Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terus menjadi garapan serius dari pemerintah. Sebagai pihak yang turut serta menangani perkara ini, Kejaksaan Agung juga terlihat sibuk mempersiapkan landasan-landandan hukumnya.

“Sedang diproses, mungkin hampir sepanjang pekan ini Kejaksaan aktif dalam membahas proses penanganan HTI,” terang Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, Jumat (19/5/2017).

Sebagai lembaga negara, Kejaksaan Agung tentu sudah harus mendukung langkah pemerintah dalam pembubaran HTI ini. Apalagi terang bahwa tujuan HTI sudah jelas-jelas bertentangan dengan ideologi negara, yakni Pancasila.

“Ya, khilafah tidak sesuai dengan apa yang dianut oleh bangsa kita, kita punya ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila,” ujarnya.

Ia juga mengaskan bahwa Kejaksaan Agung ikut berkomitmen mempertahankan Republik Indonesia dari serangan pihak-pihak yang mengancam keutuhan bangsa.

“Kejaksaan masih komitmen sampai kapan pun ingin tetap mempertahankan NKRI yang utuh, tidak terpecah-pecah dan tidak tergantikan dengan filosofi paham lain yang tidak sesuai dengan paham kita sendiri. Kita punya Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika,” katanya.

Dalam rangka itu, pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah guna menentukan langkah yang paling tepat untuk membubarkan HTI. Prasetyo menambahkan, beberapa opsi yang bisa dilakukan pemerintah, yakni dengan menerbitkan Keppres atau Perppu.

“Jadi, tunggu saja seperti apa keputusan pemerintah. Sekarang sedang dimatangkan,” pungkasnya.

Sebelumnya, opsi pembubaran HTI sendiri melalui Perppu datang pertama kali dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Alasannya karena lamanya waktu yang dibutuhkan untuk membubarkan ormas berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

“Di UU Ormas memang ada tahapannya (pembubaran) lewat proses hukum, itu butuh waktu lebih kurang 4-5 bulan. Tapi usul Jaksa Agung kan memungkinkan dengan Perppu. DPR juga akan paripurna membahas itu. Sekarang akan kita lihat mana yang lebih tepat,” ungkap Tjahjo beberapa waktu lalu. (ms)

25000onon

COMMENTS

Ikuti kami di media sosial

Please Like and Follow