WP-MagOne-728x90

SETARA : Pemerintah Punya Otortitas Mendefinisikan Ancaman Berbahaya dari Suatu Ormas

SHARE:

SETARA : Pemerintah Punya Otortitas Mendefinisikan Ancaman Berbahaya dari Suatu Ormas
Ilustrasi
GP Ansor Akan Almarhumkan HTI
Nangkring di TVRI untuk Tangkal Bahaya HTI, Aliansi Bela Garuda: Ora Keno Mekso

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Terkait penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Pemerintah dinilai sudah melakukan tindakan yang sah secara ketatanegaraan.

Pasalnya, Perppu tersebut merupakan jalan konstitusional Pemerintah untuk mengambil tindakan yang dalam persepktif Pemerintah belum memiliki dasar hukum atau dasar hukum yang tersedia dianggap tidak memadai. Perppu ini pun langsung berlaku tanpa perlu persetujuan dari DPR RI.

Hal tersebut diungkapkan ketua SETARA Institute, Hendardi dalam pernyataan persnya yang diterima SuaraDewan.com, Rabu (12/7).

Menurut Hendardi, Pemerintah dengan aparat keamanan dan intelijennya adalah pihak yang memiliki otoritas untuk mendefinisikan ancaman keberbahayaan dari suatu ormas berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki.

“Sepanjang itu tersedia, maka ancaman keberbahayaan tersebut adalah yang paling valid menjadi landasan dikeluarkannya Perppu, karena ketentuan yang ada dalam UU 17/2013 dianggap tidak mampu menjangkau keberbahayaan itu secara cepat,” terang Hendardi.

Selain itu, Hendardi juga menjelaskan secara prinsip pembatasan dan atau pembubaran ormas  memang dimungkinkan dalam hak asasi manusia (HAM), tentu berdasarkan syarat-syarat yang ketat dan dilakukan berdasarkan UU.

“Apalagi organisasi semacam HTI yang selama ini beroperasi dianggap telah mengusik kohesi sosial umat dan mengancam sendi-sendi bernegara,” tukas Hendardi.

Meskipun begitu, lanjut Hendardi, mekanisme pembubaran Ormas sebagaimana tertuang dalam Perppu tersebut mestinya tetap dilakukan berdasarkan pertimbangan dari Mahkamah Agung dan tetap menyediakan mekanisme keberatan melalui badan peradilan.

“Karena dalam konstruksi Negara hukum demokratis setiap kerja dan produk organ Negara harus bisa divalidasi dan periksa oleh organ Negara lain, sebagai manifestasi kontrol dan keseimbangan (check and balances),” tandasnya. (za)

25000onon

COMMENTS

Ikuti kami di media sosial

Please Like and Follow