Sepuluh Besar Pelapor Gratifikasi Terbanyak, Presiden Jokowi Teratas

SHARE:

Sepuluh Besar Pelapor Gratifikasi Terbanyak, Presiden Jokowi Teratas
Ratusan Kepala Daerah, Baru 13 yang Lapor Gratifikasi ke KPK Tahun 2018 Ini
Dari Bupati Tersangka Gratifikasi Ini KPK Sita 23 Mobil, 8 Diantaranya Mobil Mewah
Selama Menjabat Bupati Kukar, Rita Belanja Barang Mewah Samarkan Gratifikasi

JAKARTA, SUARADEWAN.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menempati urutan teratas dalam daftar pelapor gratifikasi dengan nilai tertinggi. Nilai total laporan gratifikasi Jokowi mencapai Rp 58 miliar.

Dari data yang didapat dari KPK, daftar itu merupakan pelaporan dari periode 2015 hingga 2018 (per bulan Maret). Dari 10 urutan itu, tidak ada unsur legislatif.

Berikut daftarnya (nama dan total laporan gratifikasi):
1. Joko Widodo: Rp 58.772.209.856
2. Jusuf Kalla: Rp 40.227.970.778
3. Pegawai Pemprov DKI: Rp 8.984.601.400
4. Dirjen salah satu kementerian: Rp 5.371.500.000
5. Menteri ESDM periode 2014-2016: Rp 3.966.313.979
6. Lukman Hakim Saifuddin: Rp 3.411.859.192
7. Retno Marsudi: Rp 2.591.889.369
8. Kasubdit pada Kemenlu: Rp 1.564.373.283
9. Gubernur Bali: Rp 888.912.414
10. Arief Yahya: Rp 569.420.247

Baca juga  Ratusan Kepala Daerah, Baru 13 yang Lapor Gratifikasi ke KPK Tahun 2018 Ini

Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono mengatakan dari daftar itu ada nama-nama yang dijaga kerahasiannya. Hal itu menurut Giri untuk perlindungan.

“Ada perlindungan pelapor (kenapa nama tidak boleh disebut),” ucap Giri.

Sedangkan urutan berdasarkan tingkat paling sering, bukan diukur dari nilai gratifikasi terbanyak. Abdurrahman Muhammad Bakrie, seorang penghulu di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menjadi sosok yang paling rutin melaporkan gratifikasi ke KPK.

Berikut daftarnya (nama, jabatan, total jumlah laporan gratifikasi dan nilainya):

1. Abdurrahman Muhammad Bakrie, penghulu di Kabupaten Klaten. KPK menyatakan 57 dari 59 kali laporannya sebagai milik negara. Nilainya Rp 4.260.000

2. Nila Djuwita Farid Afansa Moeloek, Menteri Kesehatan. KPK menyatakan 12 dari 47 kali laporannya sebagai milik negara. Nilainya Rp 2.985.000

3. Hari Kriswanto, Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Perhubungan. KPK menyatakan 38 dari 46 kali laporannya sebagai milik negara. Nilainya Rp 93.116.500 dan USD 700

Baca juga  Selama Menjabat Bupati Kukar, Rita Belanja Barang Mewah Samarkan Gratifikasi

4. Samanto, penghulu di Kabupaten Bantul. KPK menyatakan seluruh laporannya yaitu 38 kali sebagai milik negara. Nilainya Rp 2.985.000

5. Sandiaga Uno, Wakil Gubernur DKI Jakarta. KPK menyatakan 12 dari 23 kali laporannya sebagai milik negara. Nilainya masih dihitung.

Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono sebelumnya menyoroti profesi penghulu yang menempati urutan teratas dari daftar itu. Menurut Giri, tidak penting berapa nilainya, tapi selama pemberian itu terindikasi gratifikasi, maka KPK memberikan apresiasi tinggi bagi pelapornya.

“Terkait pelayanan publik berapa pun dilarang oleh UU, walaupun tidak atas permintaan atau mempengaruhi keputusan penerima gratifikasi tersebut,” ujar Giri. (de)

REKOMENDASI UNTUK ANDA

COMMENTS