Sekjen PPP: Tidak Adil Prabowo Salahkan Jokowi Soal Kondisi Indonesia

SHARE:

Sekjen PPP: Tidak Adil Prabowo Salahkan Jokowi Soal Kondisi Indonesia
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani
Andi Mariattang Gugat DPP PPP Terkait Perjanjian Bagi-Bagi Masa Jabatan Anggota DPR RI
Fraksi PPP: Pemerintah Jangan Menutup-nutupi Persoalan TKA dan Ketenagakerjaan di Indonesia
DPR Minta Perhatikan Tiga Hal Ini Dalam Penataan Penyelenggara Umrah

JAKARTA, SUARADEWAN.com — Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menilai tidak adil jika Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto hanya menyalahkan Joko Widodo atas dugaan melencengnya arah bangsa dari konstitusi. Sebab, perjalanan kehidupan bangsa Indonesia tidak lepas dari peran pemimpin-pemimpin sebelum Jokowi.

Untuk itu, menurutnya, kritikan Prabowo kepada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla salah alamat dan terkesan menutup mata dari realitas kehidupan bangsa Indonesia.

“Kalau kemudian ini dianggap sebagai sebuah kesalahan oleh Prabowo maka tidak fair kalau nisbah kesalahannya ditimpakan kepada pak Jokowi yang baru mau empat tahun jadi Presiden,” kata Arsul saat dihubungi merdeka.com, Rabu (20/6).

Arsul menjelaskan, besarnya kepemilikan asing atas kekayaan dan aset Indonesia telah terjadi sejak zaman Presiden ke 2 RI Soeharto. Pihak asing juga semakin mendapatkan tempat setelah pasal 33 UUD 1945 diamandemen.

“Era penguasaan asing dimulai sejak zaman Pak Harto terutama setelah kewajiban Indonesianisasi saham bagi PMA dihilangkan dan kemudian paket-paket deregulasi yang memperbesar porsi kepemilikan asing,” tegasnya.

Baca juga  Apa Kabar Revisi Undang-Undang Terorisme?

Begitu pula di era kepimpinan Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhyono (SBY). Arsul menyebut, sejumlah aset berharga milik negara juga terpaksa dijual di zaman Mega dan SBY.

“Terus pada zaman pemerintahan Bu Mega terjadi penjualan aset strategis seperti Indosat dan zaman pemerintahan SBY, pembentuk UU yakni DPR dan Pemerintah membuat UU Penanaman Modal baru yang liberal,” jelas dia.

Anggota Komisi III DPR ini menyayangkan Prabowo hanya melempar kritik tanpa memberi solusi yang bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut.

“Prabowo hanya mengkritisi keadaan yang telah terjadi tapi tidak memberikan alternatif platform kebijakan yang konkrit dan applicable sebagai pengganti kebijakan yang selama ini dijalankan,” tandasnya.

Sebelumnya, Prabowo memberikan pidato politiknya kepada seluruh kader Gerindra, Rabu (20/6) malam. Pidato itu disampaikan melalui live streaming Facebook kurang lebih selama tiga puluh menit.

Baca juga  Cegah Kampanye Hitam, RUU Pemilu akan Mengatur Regulasi Kampanye di Media Sosial

Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa arah bangsa Indonesia saat ini sudah melenceng dari Pancasila dan UUD 1945. Prabowo lebih menekankan kepada persoalan ekonomi yang sedang dihadapi bangsa Indonesia.

“Apa yang menjadi pusat perhatian Gerindra dari awal saya dan Gerindra melihat bahwa arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini berada di arah dan alur yang salah. Saya berpandangan berkeyakinan bahwa sistem bernegara sistem politik dan sistem ekonomi bangsa kita berada di jalur yang menyimpang. Menyimpang dari apa? Menyimpang dari rencana dan rencana cetak biru yang dibangun oleh pendiri-pendiri bangsa kita yaitu Pancasila dan UUD 1945,” kata Prabowo.

Prabowo menilai, bangsa Indonesia saat ini tidak setia terhadap apa yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945. Menurut dia, Pancasila hanya sekadar jadi jargon saja, tapi tidak diamalkan untuk membangun negeri ini. (mer)

REKOMENDASI UNTUK ANDA

COMMENTS