WP-MagOne-728x90

RUU Pemilu Tak Hanya Tentang Lima Isu Elitis, Berikut Detailnya

SHARE:

RUU Pemilu Tak Hanya Tentang Lima Isu Elitis, Berikut Detailnya
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Hetifah Sjaifudian
Pergantian Komisioner KPU Tidak Akan Mengganggu Pelaksanaan Pemilu
RUU Pemilu Wacanakan Tambahan Kursi Anggota DPR

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Rapat Paripurna DPR RI Ke-32 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2016-2017 dengan agenda pengambilan keputusan terkait Rancangan UU Pemilu digelar hari ini, Kamis (20/7/2017).

Pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu oleh dan DPR dan Pemerintah ini sejatinya sudah molor empat bulan dari target penyelesaian awal yang ditetapkan, yaitu pada 28 April 2017. DPR bersama pemerintah kembali gagal menyelesaikan lima isu krusial yang tersisa dan menyerahkan keputusan akhir pada rapat paripurna DPR, yang digelar hari ini.

Lima isu-isu elitis untuk mengamankan kepentingan elektoral jangka pendek itu adalah tentang ambang batas pencalonan presiden, metode konversi perolehan suara partai ke kursi DPR, alokasi jumlah kursi per daerah pemilihan saat pemilu legislatif, system pemilu legislatif, dan ambang batas parlemen.

Baca: RUU Pemilu; Pembuat Undang-Undang Kembali Berkutat Pada Isu-Isu Elitis

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Hetifah Sjaifudian (20/7/2017) mengatakan sebenarnya banyak hal penting dalam RUU Pemilu yang sering jadi perdebatan, tak hanya lima isu krusial diatas.

Ada banyak isu penting diluar lima isu krusial yang sering diperdebatkan, yaitu:

1. Syarat umur pemilih; pansus bersepakat bahwa pemilih adalah WNI yang telah genap berumur 17 tahun, berumur diatas 17 tahun, atau sudah/pernah menikah.

2. Kedudukan KPU: Pansus bersepakat bahwa KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap (permanen).

3. Perlu atau tidaknya Kepala daerah yang dicalonkan Parpol/Gabungan Parpol sbg Presiden atau Wakil Presiden minta izin ke Presiden: dalam hal ini Pansus memutuskan untuk diberikan batas waktu paling lama 30 hari, jika tidak terpenuhi, maka ijin tidak diperlukan.

4. Persayaratan verifikasi Partai Politik menjadi Peserta Pemilu: Pansus bersepakat bahwa syarat-syarat tidak mengalami perubahan dan ditambahkan ayat (3) yang berbunyi Partai Politik yang telah lulus verifikasi tidak diverfikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.

Baca: Perubahan UU Pemilu Ditolak karena Dianggap Kemunduran Demokrasi

5. Terkait perselisihan partai politik peserta pemilu: Pansus sepakat bahwa dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik, kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat yang menjadi Peserta Pemilu dan dapat mendaftarkan Pasangan Calon dan calon Anggota DPR, calon Anggota DPRD provinsi, dan calon Anggota DPRD kabupaten/kota merupakan kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat yang sudah memperoleh putusan Mahkamah Partai atau nama lain dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

6. Penataan dapil, yaitu terkait jumlah kursi anggota DPR RI, jumlah kursi setiap Dapil anggota DPR, jumlah kursi setiap Dapil anggota DPRD Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Untuk Dapil DPR, Pansus menyepakati adanya alokasi tambahan 15 kursi bagi beberapa Provinsi yaitu untuk Jambi (1 kursi); Kepulauan Riau (1 kursi); NTB (1 kursi); Sulawesi Tengah (1 kursi); Sulawesi Barat (1 kursi); Sulawesi Utara (1 kursi); Riau (2 kursi); Lampung (2 kursi), Kalimantan Barat (2 kursi), dan Kalimantan Utara (3 kursi). Alokasi penambahan kursi untuk Dapil DPR ini menggunakan formula yakni jumlah penduduk yang harga kursinyadiatas 500.000 (lima ratus ribu) pemilih.

Untuk Dapil DPRD Provinsi Tetap, tidak berubah, kecuali Dapil Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang masing-masing Dapilnya dutambah 20 kursi dengan pertimbangan jumlah penduduknya diatas 20.000.000 (dua puluh juta) pemilih. Sedangkan Dapil DPRD Kabupaten/Kota akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan KPU.

7. Pasangan Calon Tunggal : RUU ini mengantisipasi adanya pasangan calon tunggal Presiden dan Wakil Presiden dengan memberikan perpanjangan waktu pendaftaran calon Presiden dan Wakil Presiden dan memberikan sanksi kepada Partai Politik yang tidak mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden. Namun jika sampai pada perpanjangan waktu tetap tidak terpenuhi, maka Pemilu tetap dilanjutkan dengan 1 (satu) pasangan calon.

Baca: Ketua Umum Parpol Penentu Keputusan Pengesahan RUU Penyelenggaraan Pemilu

8. Kampanye yang dibiayai oleh APBN: Pansus bersepakat bahwa biaya pemasangan alat peraga di tempat umum, iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet, dan debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon difasilitasi KPU serta dapat didanai oleh APBN.

9. Saksi Partai Politik: Pansus bersepakat bahwa saksi partai politk dilatih oleh Bawaslu dan pelatihan tersebut dibiayai dengan APBN;

10. Secara kelembagaan Pansus menyepakati bahwa pengawas Pemilu di tingkat pusat hingga tingkat kabupaten/kota bersifat permanen, sehingga bernama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Hal ini agar setara dengan penyelenggara Pemilu yakni KPU yang juga permanen baik di tingkat pusat hingga tingkat kabupaten/kota.

11. Keanggotaan KPU dan Bawaslu; KPU dan Bawaslu Pusat tetap. KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi berjumlah 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang, KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang. Penetapan jumlah anggota KPU Provinsi dan Bawalsu Provinsi serta KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan.

12. Penanganan sengketa perkara pemilu di MK: Pansus menyepakati bahwa penangan sengketa pemilu di MK tidak dibatasi presentase selisih suaranya seperti halnya diatur dalam UU Pilkada.

13. Rekapitulasi penghitungan suara: Pansus sepakat menghilangkan rekap di tingkat kelurahan atau desa sehingga rekapitulasi dimulai di tingkat kecamatan (PPK).

14. Metode menghitung keterwakilan perempuan: Pansus menyepakati untuk keterwakilan perempuan seperti aturan yang saat ini yaitu minimal 1 diantara 3. (WA)

 

25000onon

COMMENTS

Ikuti kami di media sosial

Please Like and Follow