WP-MagOne-728x90

RUU Pemilu; Pembuat Undang-Undang Kembali Berkutat Pada Isu-Isu Elitis

SHARE:

RUU Pemilu; Pembuat Undang-Undang Kembali Berkutat Pada Isu-Isu Elitis
Menteri Dalam Negeri Tjahajo Kumolo, Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu Lukman Edy
RUU Pemilu Disahkan Jadi UU, Tiga Wakil Ketua DPR Walk Out
Presidential Threshold Dinilai sebagai Solusi Meningkatkan Kualitas Demokrasi

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang kembali berlarut-larut, seolah mengingatkan bahwa pembuat undang-undang (Pemerintah-DPR) kembali berkutat pada isu-isu elitis untuk mengamankan kepentingan elektoral jangka pendek mereka.

Sebagaimana diketahui pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu oleh dan DPR dan Pemerintah ini sudah molor empat bulan dari target penyelesaian awal yang ditetapkan, yaitu pada 28 April 2017. Pansus DPR bersama pemerintah kembali gagal menyelesaikan lima isu krusial yang tersisa dan menyerahkan keputusan akhir pada rapat paripurna DPR, 20 Juli mendatang.

Lima isu krusial itu adalah ambang batas pencalonan presiden, metode konversi perolehan suara partai ke kursi DPR, alokasi jumlah kursi per daerah pemilihan saat pemilu legislatif, system pemilu legislatif, dan ambang batas parlemen.

Pembahasan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden menjadi isu yang paling alot diantara isu lainnya. Sepuluh Partai Politik di DPR dan pemerintah bersikukuh dengan sikapnya.

Lima Isu krusial diatas sarat dengan kepentingan elektoral tiap parpol di Pemilu. Dari tahun ke tahun isu itu selalu dibahas berlarut-larut dan menyandera penyelesaian paket RUU terkait kepemiluan.

Kondisi dan situasi ini hampir mirip dengan pemilu 2009. Elite kita tidak belajar dari kesalahan yang sudah-sudah, kembali diperhadapkan pada keterlambatan penyelesaian RUU tentang pemilu.

Salah satu catatan buruk mengenai pembahasan RUU terkait Kepemiluan terjadi pada DPR periode 2004-2009. Saat itu sejumlah RUU terkait kepemiluan baru rampung 13 bulan sebelum waktu pemungutan suara.

Saat itu, revisi UU Pemilihan Presiden paling lama dibahas karena DPR dan Pemerintah berkutat pada isu ambang batas pencalonan presiden, sama seperti saat ini. Hasilnya, pelaksanaan Pemilu 2009 dikenal sebagai pemilu terburuk setelah era reformasi.

Pertaruhan kali ini lebih besar karena RUU Penyelenggaraan Pemilu menjadi landasan untuk mempersiapkan pemilu serentak yang akan digelar untuk pertama kalinya di Indonesia. Sebelum disahkan menjadi undang-undang KPU sebagai penyelenggara pemilu tak bisa berbuat banyak selain menyiapkan sejumlah skenario yang mungkin terjadi dari RUU yang kini masih digodok.

Tarik Ulur RUU Penyelenggaraan Pemilu

21 Oktober 2016: Pemerintah menyerahkan draf RUU Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu ke DPR)

28 Oktober 2016: DPR membentuk Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu

21 November 2016: Lukman Edy (F-PKB) terpilih sebagai Ketua Pansus

24 November 2016: Pansus selesai menyusun jadwal pembahasan. Daftar inventarisasi masalah ditargetkan selesai pada 30 desembers 2016, sedangkan target pengesahan menjadi UU pada 28 April 2017.

19 Januari 2017: Pansus menyerahkan daftar inventarisasi masalah kepada pemerintah. Terdapat 2.885 poin daftar inventarisasi masalah yang perlu didalami pemerintah.

16-12 Februari 2017: Pansus dan pemerintah mengadakan rapat konsinyering membahas 18 kelompok isu krusial.

11-16 Maret 2017: Masa reses DPR, pansus berkunjung ke Jerman dan Meksiko

31 Maret 2017: Pansus dan Pemerintah sepakat menambah jumlah anggota KPU menjadi 11 orang dan anggota Bawaslu menjadi 9 orang.

2 April 2017: Pansus dan pemerintah sepakat penyelesaian sengketa pemilu akan ditangani Bawaslu dan hasilnya hanya bisa digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

18 April 2017: Pansu memutuskan memotong masa kampanye dari setahun menjadi enam bulan.

30 Mei 2017: Pansus dan Pemerintah sepakat menambah jumlah kursi DPR dari 560 menjadi 575 kursi.

15 Juni 2017: Pemerintah berencana menarik diri dari pembahasan RUU

19 Juni 2017: Pansus dan pemerintah gagal mengambil keputusan terkait lima isu krusial, yaitu ambang batas pencalonan presiden, ambang batas parlemen, alokasi kursi per daerah pemilihan, metode konversi suara ke kursi, system pemilu legislatif.

13 Juli 2017: Pansus dan pemerintah menyerahkan pembahasan isu krusial ke Rapat Paripurna DPR

20 Juli 2017: (Jadwal pengambilan keputusan lima isu krusial di Rapat Paripurna DPR)

(disarikan dari pemberitaan-pemberitaan terkait RUU Pemilu, sumber utama: Harian Kompas). (AL/KO)

25000onon

COMMENTS

Ikuti kami di media sosial

Please Like and Follow