WP-MagOne-728x90

RUU Pemilu Disahkan Jadi UU, Tiga Wakil Ketua DPR Walk Out

SHARE:

RUU Pemilu Disahkan Jadi UU, Tiga Wakil Ketua DPR Walk Out
Sidang paripurna RUU Pemilu
Tak Terima Ketua Jadi Tersangka, Golkar Akan Gugat KPK
Hak Angket KPK Ditolak, Pansus: Itu Wajar

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Dini hari tadi, Jumat (21/7/2017), DPR akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu menjadi Undang-Undang dengan satu poin krusial, yakni ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebesar 20 persen. Keputusan ini ditetapkan setelah melalui proses yang alot.

Undang-undang yang baru disahkan mewajibkan, baik partai politik atau pun gabungan dari partai politik, boleh mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden jika memiliki setidaknya 20 persen kursi di DPR pada pemilihan presiden tahun 2019 mendatang.

Setya Novanto mengambil alih pimpinan sidang setelah tiga Wakil Ketua DPR keluar (walk out) dari rapat paripurna tersebut. Tiga Wakil Ketua DPR yang meninggalkan sidang paripurna adalah Fadli Zon selaku pimpinan sidang sebelumnya (Fraksi Gerindra), Taufik Kurniawan (Fraksi PAN), dan Agus Hermanto (Fraksi Partai Demokrat).

Hanya tersisa Fahri Hamzah (Fraksi PKS) yang menemani Novanto memimpin sidang hingga diambilnya keputusan penetapan RUU Pemilu menjadi UU. Meski memiliki pandangan dan keputusan berbeda, Fahri masih bersedia mengikuti sidang hingga akhir.

“Saya memilih opsi yang berbeda-beda dengan bapak-bapak, tapi saya tetap di sini, tidak ikut walk out,” kata Fahri.

RUU Pemilu ini disahkan oleh enam fraksi di DPR setelah empat fraksi, yaitu Gerindra, PKS, Demokrat, dan PAN menyatakan tidak ingin memilih salah satu opsi RUU tersebut dan meninggalkan tempat sidang. Fraksi yang masih tetap mengikuti persidangan hingga selesai adalah PDI-P, Nasdem, Hanura, PKB, PPP, dan Golkar.

Hadir pula Mendagri Tjahjo Kumolo dan Menkumham Yasona Laoly yang mewakili pemerintah. Mendagri sendiri sempat menyampaikan sambutan setelah persidangan selesai dan RUU Pemilu disahkan.

“Oleh paripurna mengesahkan RUU pemilu menjadi UU, maka pemerintah setuju untuk dilaksanakan tahapan berikutnya,” ujar Tjahjo dalam sambutannya.

Menurutnya, UU Pemilu yang baru disahkan ini akan menjadi landasan hukum pemerintah dan seluruh partai politik terkait pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 mendatang.

25000onon

COMMENTS

Ikuti kami di media sosial

Please Like and Follow