RUU Jabatan Hakim Tak Kunjung Disahkan DPR, Rekrutmen Hakim Baru Tak Ditunda

SHARE:

RUU Jabatan Hakim Tak Kunjung Disahkan DPR, Rekrutmen Hakim Baru Tak Ditunda
Juru Bicara MA, Suhadi
Yusril Pertanyakan Alasan Pemerintah Keluarkan Perppu Pembubaran Ormas
Amien Rais Dikotomikan Partai Allah dan Partai Setan, Parpol Pro Jokowi Tersinggung
Gelar Seminar Pemuda, MPPI Sekaligus Launching Buku Putra Asli Kolaka

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Rekrutmen hakim baru tak akan menunggu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Rancangan Undang-undang Jabatan Hakim menjadi Undang-undang.

Juru Bicara MA Suhadi, mengatakan rekrutmen hakim baru menurut rencana diumumkan pada Senin (10/7). Namun, kepastiannya masih menunggu panitia penerimaan hakim baru disahkan oleh Sekretaris MA.

Menurutnya apabila rekrutmen hakim ditunda, akan terjadi kesenjangan terlalu jauh antara hakim baru dan generasi hakim selanjutnya. Di samping itu, penundaan rekrutmen hakim akan menghambat penanganan perkara di lembaga peradilan.

“Tidak mungkin kami menunda perekrutan hakim baru karena kebutuhan sudah mendesak. Jika kami tunda dan menunggu RUU Jabatan Hakim rampung, tidak akan ada kepastian kapan hakim baru akan direkrut,” ujar Suhadi di Jakarta (4/7).

Kendati ada UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan hakim merupakan pejabat negara, MA memutuskan merekrut melalui jalur CPNS. Rekrutmen ini adalah pertama kali sejak 7 tahun moratorium.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menyetujui kuota rekrutmen 1.684 hakim untuk tahun ini.

Dari kebutuhan 12.000 hakim untuk MA, Peradilan Umum, Agama, Militer dan Tata Usaha Negara, baru tersedia 8.000 hakim. Kekurangan 4.000 hakim belum termasuk untuk lembaga peradilan di 86 daerah pemekaran baru di seluruh Indonesia. (REL)

REKOMENDASI UNTUK ANDA

COMMENTS