Rencana DPR Boikot Anggaran KPK dan Polri Ditentang Ketua MPR

SHARE:

Rencana DPR Boikot Anggaran KPK dan Polri Ditentang Ketua MPR
Zulkifli Hasan saat menerima kunjungan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) dan Majelis Perempuan Indonesia (MPI) di ruang kerjanya di Gedung Nusantara III, MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/7). (Foto: Dok. Istimewa)
Inilah 3 Tantangan Umat Islam Indonesia Menurut Ketua MPR
Pansus Hak Angket KPK Datangi BPK, Periksa Keuangan KPK
Undang Komunitas Mobile Legends, Ketua MPR: Para Gamers Harus Kuasai IPTEK

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menentang rencana DPR untuk memboikot anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri sebagai buntut keengganan Polri untuk membantu membawa paksa Miryam S. Haryani ke Pansus Angket.

Bahkan sejak awal Zulkifli mengaku sudah tidak setuju dengan rencana Pansus Angket KPK untuk memanggil Miryam apalagi jika tujuannya untuk mengusut penyidikan kasus e-KTP yang dilakukan penyidik KPK Novel Baswedan.

“Saya tidak setuju awal-awal mengundang Miryam. Yang enggak boleh itu yang saya tentang itu anggaran KPK diboikot, polisi diboikot,” kata Zulkifli di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (7/7).

Baca juga  KPK Menolak Hadirkan Miryam, DPR Agendakan Rapat Klarifikasi Dengan Kapolri

Menurut Zulkifli, sebaiknya Pansus Angket terlebih dahulu mengundang para pakar dan ahli tata negara untuk mencari tahu kejelasan status Pansus Angket tersebut secara hukum, apakah benar memiliki legitimasi atau tidak. Sebab, jika tidak dilakukan, maka polemik yang terjadi di luar DPR dikhawatirkan akan menjadi semakin parah.

“Diundanglah pendapat para pakar yang betul-betul memang Pansus ini secara hukum, secara aturan memenuhi dibenarkan. Sehingga legitimasi pansus ini kuat,” kata Zulkifli.

Baca juga  Pelantikan 3 Pimpinan Baru MPR, Fraksi PPP Tidak Hadir-Titiek Soeharto Batal Dilantik

Selain itu, Zulkifli juga berkomentar mengenai kunjungan Pansus Angket KPK ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Sukamiskin di Bandung.

Menurut Zulkifli, kunjungan Pansus DPR tersebut ke BPK untuk meminta dokumen audit keuangan KPK, dan kunjungan ke Lapas Sukamiskin untuk meminta pendapat pada napi Koruptor mengenai KPK, adalah sah-sah saja sebab itu adalah hak mereka.

“Itu hak pansus ya tidak apa-apa, setiap orang punya hak ya enggak apa-apa,” ungkap Zulkifli. (za)

REKOMENDASI UNTUK ANDA

COMMENTS