Rektor STIE AD Jakarta Himbau Pemerintah Untuk Intropeksi dan Mawas Diri

SHARE:

Rektor STIE AD Jakarta Himbau Pemerintah Untuk Intropeksi dan Mawas Diri
(foto: Rektor STIE AD, Dr. Mukhaer Pakkanna., SE, MM, saat ditemui di ruangan kerjanya)
Boni Hargens : NU dan Muhammadiyah Perlu Tingkatkan Diskusi Kebangsaan
Dinilai Eksistensinya Mirip Vatikan, Din Syamsuddin Bela Ide Khilafah HTI

TANGSEL, SUARADEWAN.com – Pada peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2017, Rektor Universitas Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan (STIE AD) Mukhaer Pakkanna, berharap pemerintah dapat melakukan intropeksi dan mawas diri, terkait maraknya korporasi yang masuk ke sejumlah lembaga pendidikan.

Kepada suaradewan.com Rektor STIE AD Mukhaer Pakkanna mengatakan, hakekatnya pendidikan adalah melakukan proses pembebasan dan pendewasaan. Sehingga tidak hanya sekedar sebagai wadah kosong, tapi juga menumbuhkan kesadaran dan moralitas.

Hal tesebut sebabkan oleh tergerusnya kualitas pendidikan di kancah internasional yang terus tergerus rendah.

“Indeks Pengembangan Manusia (IPM)/kita tidak pernah bergerak dari tahun sebelumnya, kalau pun naik itu hanya lima point saja dan itu pertanda kualitas manusia semakin menurun,” kata Mukhaer Pakkanna saat ditemui di ruang kerjanya Jalan Ciputat Raya No.77. Kelurahan Cireundeu, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, pada Selasa (02/4).

Masih kata Mukhaer Pakkanna, yang terjadi saat ini justru banyak lembaga-lembaga pendidikan islam yang mengalami pergeseran masa kejayaan dari tahun-tahun sebelumnya. Sebagaimana yang pernah terjadi sekira pada tahun 1970 hingga 1980 tahun yang lalu.

“Di tahun sekira 1970-1980 lembaga pendidikan muslim sangat maju pesat. Tapi setelah itu sudah tidak lagi, terlebih dengan masuknya korporasi lembaga pendidikan islam, tersingkir dalam kompetisi. Kalau pun berkembang tidak sebesar lembaga pendidikan yang sudah dimasuki oleh korporasi,” katanya.

Menurut Mukhaer Pakkanna, ketika korporasi masuk ke sejumlah lembaga pendidikan, tidak semata-mata menerapkan pendidikan yang murni. Tapi ada kepentingan-kepentingan lain, yang dapat membuat orientasi pendidikan semakin pragmatis. Bahkan lebih dari itu, dapat menyingkirkam nilai-nilai Pancasila.

“Saya khawatir ke depan kalau lembaga-lembaga korporasi ini mendominasi di lembaga pendidikan, orientasinya melahirkan manusia-manusia yang lebih pragmatis bahkan bisa jadi sesuai kepentingan korporasi yang mendirikan lembaga tadi. Akhirnya ke depan nilai-nilai pancasila lama-lama tersingkir, karena korporasi yang masuk tidak bebas nilai, dia punya kepentingan membawa ideologinya sendiri, apalagi kalau korporasi ini bekerjasama dengan korporasi asing,” paparnya.

Bahkan pria kelahiran Makassar 14 Januari 1969 ini menegaskan, negara harus hadir dan terlibat dalam dunia pendidikan, untuk kembali melihat kekuatan-kekuatan Organisasi Masyarakat (Ormas) Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai Ormas yang mengetahui karakter bangsa Indonesia.

“Ki Hajar Dewantara yang menjadi simbol Hardiknas saja itu tinggal berapa sekolahnya, hanya tinggal hitungan jari. Jadi sangat berbanding terbalik dengan lembaga pendidikan yang sudah dimasuki oleh korporasi. Di sini peran pemerintah yang melakukan subsidi harus proteksi kepada mereka. Karena saya khawatir lembaga pendidikan yang tidak memiliki korporasi semua akan hilang dan jati diri kita juga akan hilang. Jadi pemerintah harus betul-betul intropeksi,” tandasnya. (fn)

25000onon

COMMENTS

Ikuti kami di media sosial

Please Like and Follow