Redam Aksi Radikalisme, Kemenko PMK dan PBNU Tandatangani MoU Gerakan Revolusi Mental

SHARE:

Redam Aksi Radikalisme, Kemenko PMK dan PBNU Tandatangani MoU Gerakan Revolusi Mental
Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani dan Ketua Umum PBNU Kiai Said Aqil Siradj menantangani MoU tentang Gerakan Revolusi Mental, Jakarta, Rabu (3/5/2017).
Pelajar Harus Waspadai Kelompok Radikal di Medsos
HTI Kian Mengancam, Begini Pesan PBNU ke Gubernur Kalteng

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Dalam rangka meredam aksi radikalisme yang akhir-akhir ini marak terjadi di Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menandatangani MoU (Nota Kesempahaman) dengan Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) tentang Gerakan Revolusi Mental.

Berlangsung di Auditorium PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (3/5/2017), MoU tersebut ditandangani langsung oleh Menteri PMK Puan Maharani dan Ketua Umum PBNU Kiai Said Aqil Siradj bertema “Pembangunan Karakter Mental Bangsa Menuju Indonesia yang Berdaulat, Bermartabat, Kerketahanan, Mandiri, dan Berkepribadian.”

Seperti diketahui, Gerakan Revolusi Mental sebagaimana dicanangkan oleh pemerintahan Jokowi-JK, memang dianulir untuk pengupayaan penjagaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dan sebagai tindak lanjut atas misi pemerintahan ini, PMK dan PBNU pun berencana akan membentuk semacam tim kecil yang nanti akan mengawal gerakan ke arah visi pembangunan dan kedaulatan Indonesia ke depannya.

Dalam MoU tersebut, setidaknya ada 3 (tiga) poin yang menjadi titik pusat utamanya. Di antaranya, (1) sebagai tindak lanjut Inpres Nomor 12 tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM); (2) sinergi dalam program pembangunan manusia antara pemerintah, dalam hal ini Kemenko PMK dengan PBNU; serta (3) untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia secara umum.

Adapun alasan Kemenko PMK memilih PBNU sebagai mitra dalam kerjasama ini, tak lain karena PBNU sendiri memang concern di bidang tersebut. Dilihat dari program madrasah kader NU di beberapa provinsi yang bertujuan membangun pemahaman agama yagn moderat, dapat menerima keberagaman, serta toleransi yang berwawasan kebangsaan.

Hal tersebut ditegaskan oleh Said Aqil bahwa NU sampai hari ini tetap konsisten mempertahankan NKRI dan keberagaman. Apalagi diketahui bahwa di dalam tubuh NU sendiri, kata dia, sesungguhnya sudah dimulai upaya membangun karakter bangsa lewat peran para kiai di berbagai pelosok nusantara ini.

“Nahdlatul Ulama (NU) dan para ulama di berbagai pelosok negeri telah memiliki komitmen untuk menjaga NKRI. Ulama juga memberikan pendalaman jati diri bangsa dan sesuai dengan watak keindonesia,” terang Said.

Tak ayal kiranya jika pemerintah memilih PBNU sebagai mitra dalam kerja pembangunan ini. Karena memang, misi yang diagendakan PBNU memang sejalan dengan misi yang juga diusung oleh Gerakan Revolusi Mental pemerintahan Jokowi-JK. (ms/te)

25000onon
25000onon

COMMENTS

Ikuti kami di media sosial

Please Like and Follow