WP-MagOne-728x90

Rapat Paripurna: Selain Mengapresiasi, F-Gerindra Kritisi Kinerja Pemkot Tangsel

SHARE:

Rapat Paripurna: Selain Mengapresiasi, F-Gerindra Kritisi Kinerja Pemkot Tangsel
Syaifin Sekretaris Fraksi Gerindra Komisi 2 DPRD Tangsel menyalami Ketua DPRD Tangsel Moch Ramlie
PAN Berpotensi Berseberangan Lagi dengan Partai Koalisi
Jaksa Banding Vonis Ahok, DPR: Ini Memalukan dan Menghinakan Dunia Hukum

TANGSEL, SUARADEWAN.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baru saja, menggelar rapat Paripurna perihal penyampaian sejumlah pandangan umum fraksi-fraksi terhadap penyampaian Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016.

Dari sejumlah fraksi yang ada, fraksi Gerinda nampak cukup tajam mengkritisi kinerja Pemerintah Kota Tangsel. Hal tersebut terlihat, saat Sekretaris Fraksi Gerindra Komisi 2 DPRD Tangsel Syaifin menyampaikan sejumlah apresiasi dan beberapa catatan untuk evaluasi ke depannya.

“Pertama, terkait dengan kesajahteraan masyarakat. Fraksi Gerindra menilai belum optimalnya penanganan masyarakat miskin oleh pemkot Tangsel, bahkan pemkot Tangsel belum memiliki data valid terkait dalam penentuan katagori miskin dan adanya disharmoni data yang tidak sama dengan dinas terkait. Selain itu fraksi Gerindra juga menyoroti terkait masih banyaknya pengangguran dalam usia produktif,” kata Syaifin, pada (06/7).

Masih kata Syaifin, ke dua dalam hal pembangunan terkait pembangunan, lambannya proses pembangunan Kantor DPRD yang menyebabkan gedung DPRD mangkrak. Sehingga mempengaruhi kinerja anggota dewan untuk melayani masyarakat. Selain itu dengan lambatnya pembangunan kantor DPRD telah merugikan daerah dengan anggaran tambahan yang seharusnya dapat dipergunakan untuk program lain.

“Serta mempertanyakan soal longsor yang terjadi pada SMPN 19 Kota Tangsel yang artinya perlu audit yang bersifat investigasi terhadap kejadian ini. Ketiga abainya Pemkot Tangsel terhadap tuntuntan masyarakat Serpong khususnya yang resah terhadap masalah Pembuangan Sampah Akhir (TPA) Cipeucang,” katanya.

Keempat, Syaifin menambahkan, fraksi Gerindra mempertanyakan soal transparansi lelang jabatan bagi pejabat Kota Tangsel yang sampai saat ini belum selesai dan mempengaruhin efektifitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Disamping itu, fraksi Gerindra juga mempertanyakan status banyaknya lurah dengan persentase 41% di Tangsel yang masih berstatus sebagai Pelaksana Tugas (PLT) dan Non Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Fraksi Gerindra juga menyayangkan sikap Pemerintah Kota yang tidak mementingkan putra daerah yang berkualitas dalam hal penempatan pejabat di lingkungan OPD Kota Tangsel hal ini terbukti dari sedikitnya jumlah persentase pejabat setingkat Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas yang berasal dari lingkungan Kota Tangsel dan justru lebih banyak meng ‘Impor’ pejabat dari daerah lain, imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut Walikota Tangeramg Selatan Airin Rachmi Diany yang hadir didampingi oleh Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie mengaku, bahwa siapapun bisa memberikan masukan terhadap kinerja Pemerintah Kota Tangsel, agar dapat berkarya lebih baik lagi.

“Evaluasi dan monitor itu penting, karna untuk bisa melihat sejauh mana target-target kita untuk bisa tercapai sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” tukasnya.

Terkait banyaknya status lurah dengan persentase 41% di Tangsel yang masih berstatus sebagai PLT dan Non PNS. Airin menegaskan, bahwa itu menjadi catatan dan masukan.

“Tidak hanya lurah saja, tetapi juga untuk seluruh Aparatul Sipil Negara (ASN), Tenaga Kerja Sukarela (TKS). Saya berharap reformasi harus di jalankan, karena tidak mungkin saya bekerja sendiri. Karena kita adalah satu kesatuan satu sistim pemerintahan daerah pemerintahan itu pemerintah kota dengan DPRD,” tandasnya. (fn)

25000onon

COMMENTS

Ikuti kami di media sosial

Please Like and Follow