Puluhan Massa Gelar Aksi di Depan Gedung DPRD DIY Tuntut Kebijakan Jokowi

SHARE:

Puluhan Massa Gelar Aksi di Depan Gedung DPRD DIY Tuntut Kebijakan Jokowi
Aksi Damai oleh Aliansi Silaturahmi Jogja Bergerak (ASJB) di depan gedung DPRD DIY
Bukti Komitmen Keraton Yogyakarta Terhadap Penyebaran Ajaran Islam
Adem, Masyarakat Papua Jogja Gelar BukBer dengan Sejumlah Tokoh dan Ormas
Soal Larangan Pemilikan Tanah Bagi Warga Keturunan di Yogyakarta: Yang Berjuang dan Yang ‘Nrimo’

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Puluhan massa menggelar aksi di depan gedung DPRD DI Yogyakarta, pada Rabu tanggal 24 Mei 2017 pukul 13.50 WIB. Massa yang menamakan diri Aliansi silaturahim Jogja Bergerak (ASJB) melayangkan sejumlah tuntutan yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo.

Massa aksi menganggap sejumlah kebijakan pemerintah, baik hukum, ekonomi dan kebijakan politik lainnya cenderung represif, kontradiktif  dan diskriminatif.

“Kami melihat banyak kebijakan pemerintah yang kami anggap sangat represif dan zalim pada rakyat pada umumnya, dan umat islam khususnya” bunyi rilis yang diterima SuaraDewan.com, Rabu (24/5/17).

Mereka menilai kebijakan pemerintah selama ini tidak memihak kepada masyarakat kecil, “Telah jelas bahwa sejak awal kepemimpinannya, Presiden Widodo telah menerapkan berbagai kebijakan zalim yang jauh jauh dari citra pro rakyat yang selama ini dielu elukan,” sebut dalam rilis tersebut.

Baca juga  Didesak Aksi Massa, Pemerintah Rumania Terima Referendum Antikorupsi

Selain kebijakan politik, rezim Jokowi juga dianggap telah membuat berbagai kebijakan- kebijakan yang bersifat diskriminatif terhadap rakyat dan umat Islam. Padahal gerakan separatis yang secara jelas mengancam keutuhan NKRI, seperti OPM, RMS, Minahasa Merdeka justru dibiarkan.

“Namun, tuduhan makar malah ditujukan kepada kelompok Islam yang kritis dan berseberangan dengan penguasa dalam memandang solusi atas persoalan negeri,” sebutnya lagi.

Dari sektor pelaksanaan hukum. pemerintah juga lemah terutama soal pihak intervensi asing dalam hukum di dalam negeri. “Ketidakpastian hukum; saat ini hukum tajam keatas namun tumpul kebawah. Lemahnya hukum di hadapan kroni penguasa, tetapi tajam bagi masyarakat kecil,”

Baca juga  Adem, Masyarakat Papua Jogja Gelar BukBer dengan Sejumlah Tokoh dan Ormas

Berikut tuntutan yang dilayangkan massa aksi kepada pemerintahan Jokowi:

  1. Tolak liberalisasi perekonomian indoensia yang menyebabkan kenaikan harga- harga kebutuhan pokok masyarakat, kesenjangan ekonomi, krisis ketenagakerjaan, kemerosotan daya saing ekonomi internasional, dan membengkaknya hutang luar negeri yang menjerat.
  2. Tolak liberalisasi dan sekulerisasi pendidikan yang menyebabkan dekadensi moral, munculnya sikap korup yang merugikan negara, dan mahalnya biaya pendidikan perguruan tinggi.
  3. Tolak kriminalisasi simbol, ulma tokoh dan kelompok/ormas islam.
  4. Tolak pembubaran ormas HTI
  5. Tolak rezim represif dan anti islam
  6. Menuntut kepastian dan keadilan hukum bagi seluruh elemen masyarakat indonesia. (dd)
REKOMENDASI UNTUK ANDA

COMMENTS