Proses Hukum Kasus Alkes di Tangsel Tak Tuntas, Truth Ragukan KPK

SHARE:

Proses Hukum Kasus Alkes di Tangsel Tak Tuntas, Truth Ragukan KPK
Ilustrasi Korupsi Alat Kesehatan (Alkes)
Mahfud MD: Yang Seperti Amien Rais Itu Banyak
Menteri Kesehatan Era SBY Divonis Empat Tahun Penjara

TANGSEL, SUARADEWAN.com – Proses hukum kasus tindak korupsi Alat Kesehatan (Alkes) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dinilai tak tuntas, Tangerang Public Transparancy Watch (TRUTH) mulai ragukan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Pada awalnya saya tidak percaya, bahwa KPK itu di Intervensi secara politik. Tapi melihat kasus Alkes di Tangsel, akhirnya keyakinan saya hilang, KPK seperti tidak serius memberantas korupsi. Entah karena kepentingan politik atau ada oknum di sana,” kata Koordinator Truth Suhendar, kepada suaradewan.com, pada Minggu malam (20/8) kemarin.

Suhendar menjelaskan, memudarnya keyakinannya terhadap KPK itu disebabkan adanya fakta-fakta persidangan pada kasus tersangka lain, seperti Dadang Priyatna dan Mamak Jamaksari.

“Dua berkas itu kami pelajari, bahwa dari fakta-fakta persidangan itu muncul banyak keterangan saksi-saksi yang mengatakan, bahwa Walikota terlibat, menginisiasi terjadinya pertemuan. Maka secara dalam tata kelola sebagai kepala daerah dia tidak pantas mencampuradukkan antara urusan dinasnya melibatkan suaminya (Tubagus Chaeri Wardana) yang dia ketahui sebagai pengusaha,” jelasnya.

Suhendar, Koordinator Tangerang Public Transparancy Watch (TRUTH)

Selain itu, sambung Suhendar, proses hukum yang tidak tuntas lainnya seperti, Muhada Castra Dypura, Ahmad Bazury, Muhammad Ilham Bisri, Tulus Muladiyono dan sejumlah pengusaha lainnya, seperti Yuni Astuti dan Agus Marwan itu tidak diproses.

“Itu nama-nama, pihak-pihak yang dalam berkas perkara KPK dan fakta persidangan, terbukti terima uang. Terbukti dapat uang Rp 20 juta, ada yang beberapa puluh juta, sampai diajak jalan-jalan keluar negeri oleh pengusaha dalam kapasitas dia sebagai panitia lelang, lalu dikembalikan uangnya ke KPK, tapi tidak diproses oleh KPK. Itu yang kita sesalkan. Bahkan tiga nama pejabat tadi masih menjabat sekarang dan tidak diproses KPK,” sambungnya.

Dengan fakta ini, Suhendar menegaskan, bahwa Truth meragukan KPK sebagai lembaga yang bersih.

“Sudah terima suap, sudah menerima gratifikasi jalan-jalan, dikembalikan tidak ada proses hukum. Apa begitu hukum? padahal ini kejahatan luar biasa, dan yang menangani KPK yang dianggap sebagai lembaga bersih. Truth sudah meragukan KPK,” tegasnya. (fn)

COMMENTS

Ikuti kami di media sosial

Please Like and Follow