Pilkada Rentan Saling Serang Isu Sara, Pengamat Politik: Etika Harus Dikedepankan

SHARE:

Pilkada Rentan Saling Serang Isu Sara, Pengamat Politik: Etika Harus Dikedepankan
Pengamat politik Universitas Telkom Bandung Dedi Kurnia Syah
KPU: DPS Pilkada 2018 Sebanyak 152,8 Juta Pemilih Minus Mimika
Jubir Presiden Sebut Tak Ada Aturan Opsi Cuti bagi Menteri yang Ikut Pilkada
Calon Kepala Daerah akan Ditersengkakan KPK, Pemerintah: Ditunda Dulu lah

BANDUNG, SUARADEWAN.com – Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018, mulai diwarnai dengan adanya berbagai propaganda politik. Terutama melalui arus media sosial, alat publikasi politik dukungan pun mulai tersebar di banyak lini. Tak terkecuali serangan citra terhadap lawan-lawan politik kubu berseberang.

Pengamat politik Universitas Telkom Bandung Dedi Kurnia Syah menaruh perhatiannya pada kondisi tersebut, menurutnya, segala bentuk propaganda dan publisitas wajar dilakukan, hanya saja secara etika harus dipertimbangkan.

“Publisitas politik sah-sah saja dilakukan untuk mengenalkan kandidat atau sebaliknya (menyerang pihak berseberang). Hanya saja etika tetap dikedepankan, terutama di Indonesia ini paling rentan adanya konflik publisitas, isu sara mudah tersulut, ini karena karakter masyarakat yang multikultural,” katanya di komplek DPD RI usai melakukan pertemuan dengan Setjend DPD RI siang ini, pada Selasa (9/1/18).

Baca juga  Ketua DPR: Awasi Peredaran Uang Palsu Jelang Pilkada dan Lebaran

Dedi Kurnia menambahkan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus ekstra kerja keras, belajar dari Pilkada di Jakarta yang telah memakan banyak korban propaganda politik.

“Etika propaganda berada dikendali Bawaslu, jangan sampai ada penjara untuk mereka yang sedang berpesta demokrasi. Cukup sudah Basuki Tjahaja Purnama dan Buni Yani,” lanjutnya menyayangkan dampak politik di Ibukota baru-baru ini.

Baca juga  Usai Upacara HUT RI, Presiden Bagi-Bagi Sepeda

Ketika disinggung soal daerah mana yang paling rentan, Dedi Kurnia menyebut Jawa Barat. Meskipun tidak menutup kemungkinan daerah lain juga berpotensi mengalami hal serupa. Sebab menurutnya, hal semacam ini merupakan efek samping demokrasi elektoral.

“Jawa Barat paling rentan jika dilihat dari kondisi sosio kultural masyarakatnya. Tetapi yang lain juga perlu diperhatikan, inilah sisi lain demokrasi, tidak bisa hilang, tetapi bisa dikendalikan,” tandasnya. (FN)

REKOMENDASI UNTUK ANDA

COMMENTS