Pengamat: Capres Tunggal Tidak Masuk Akal dan Bunuh Demokrasi

SHARE:

Pengamat: Capres Tunggal Tidak Masuk Akal dan Bunuh Demokrasi
Presiden RI, Joko Widodo
Prabowo Resmi Dicalonkan Partai Gerindra Sebagai Capres 2019
Mahfud MD: Banyak Cawapres Berarti Demokrasi Sehat
Prabowo Irit Bicara Soal Desakan Nyapres

JAKARTA, SUARADEWAN.com — Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhroh menegaskan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang tak semestinya hanya diikuti satu pasangan calon. Sebab, jika ditinjau dari perspektif demokrasi sangat tidak masuk akal. Apalagi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 juga diikuti cukup banyak peserta, yaitu 15 Parpol.

Apabila calon tunggal tetap terjadi pada Pilpres 2019 nanti, Siti Zuhro mengatakan hal itu merupakan kemunduran demokrasi. Karena masyarakat tidak akan mendapatkan pencerahan dan pendidikan pokitik yang berkualitas. Sebab, absennya etika politik para elite dan aktor dalam proses pemilu.

“Jika sampai the worst happened, ini taruhan legitimasi partai. Apatisme publik ke parpol akan makin menguat seiring dengan absennya partai dalam melaksanakan fungsinya dalam merekrut dan mengusung capres-cawapres,” ungkap Siti, saat dihubungi melalui pesan singkat, Kamis (8/3).

Baca juga  Agung Laksono: Kader Golkar Pilih Airlangga Jadi Cawapres Jokowi

Siti menambahkan, semestinya demokrasi memberikan peluang bagi warga negara yang terseleksi integritas, kompetensi dan kepemimpinannya untuk dikontestasikan dalam Pemilu 2019. Parpol-parpol berperan penting dala mengusung calon terbaik untuk dikompetisikan kualifikasinya dengan calon-calon lain.

Baca juga: Piplres 2019 Tak Akan Ada Capres Tunggal

Secara terpisah, Politisi Senior Amien Rais mengkritisi sikap pragmatisme partai politik (parpol) jelang pemilihan presiden (pilpres) 2019, yang ikut terkooptasi dengan kekuatan politik besar dan enggan berjuang memperkuat demokrasi.

Mantan Ketua MPR ini menilai sikap pragmatis banyak parpol saat ini secara tidak langsung telah mematikan demokrasi di Indonesia. Dengan menyetujui presidential treshold 20 persen, dan pragmatisme politik hanya ikut pada pilihan calon penguasa.

“Calon tunggal itu berbahaya bisa membunuh demokrasi, jadi yang membunuh demokrasi bukan pemerintah yang otoriter tapi lembaga demokrasi seperti parpol ‘emoh’ demokrasi,” kata Amien Rais dalam acara silaturahmi tokoh menuju pilpres 2019, Kamis (8/3).

Baca juga  Disebut Korupsi Alkes Rp600 juta, Amien Rais Angkat Bicara

Parahnya Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penjaga gawang justru mengiyakan PT 20 persen ini. Parpol-parpol yang telah pragmatis, menurut Amien membunuh demokrasi dengan meninggalkan semangat perubahannya memilih dikooptasi kekuatan politik besar.

“Kalau calon tunggal nanti muncul yang milih cuman 25 persen, jadi lebih besar rakyat Indonesia yang tidak mau memilih. Ini bisa tidak ada legitimasi dan berbahaya,” ujarnya.

Tapi Amien yakin calon tunggal ini tidak akan terwujud di pilpres 2019. Bakal ada poros lain apakah baru atau tidak di luar koalisi gemuk milik pemerintah. Masih ada Gerindra, PKS, PAN, PKB dan Demokrat, mereka akan juga bertanggung jawab menentukan pasangan capres-cawapres selain Joko Widodo. (rep/elh)

REKOMENDASI UNTUK ANDA

COMMENTS