WP-MagOne-728x90

Pemuda Katolik NTT Dukung Pemerintah Terbitkan Perppu Ormas

SHARE:

Pemuda Katolik NTT Dukung Pemerintah Terbitkan Perppu Ormas
Ketua Komisariat Daerah Pemuda Katolik NTT, Ronald Da Gomez
HTI Dibubarkan, MUI: Ya, Kami Dukung Langkah Pemerintah
Ancam Keutuhan Bangsa, Pemerintah Didesak Bubarkan FPI dan HTI

KUPANG, SUARADEWAN.com – Pemuda Katolik NTT menyatakan dukungannya atas diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Ketua Komisariat Daerah Pemuda Katolik NTT, Ronald Da Gomez melalui pesan whatsapp yang diterima pada selasa (25/07/2017) di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT)

Dijelaskan oleh Gomez, Penerbitan Perppu Ormas sudah memenuhi unsur ‘dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa’, sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

“Ada tiga syarat sebagai parameter adanya “kegentingan yang memaksa” bagi Presiden untuk menetapkan Perppu, yaitu: Pertama, Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang. Kedua Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai, dan Ketiga Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.” tulis Gomez

Ia menjelaskan, Dalam hubungan dengan pembubaran ormas, alasan yuridisnya adalah karena tidak temukan dasar hukum yang kuat untuk membubarkan ormas maka Presiden merasa perlu mengeluarkan perpu. Tentu saja dalan perpu itu ada pertimbangan tentang hal ihwal mendesak sebagai maksud dari dikeluarkan perpu tersebut. Namun demikian harus di catat bahwa karena fungsi legislasi ada di DPR RI maka perppu harus diajukan ke DPR untuk dibahas.

“Urgensi mendesaknya adalah bahwa secara nasional terdapat kondisi ancaman masif terhadap keutuhan bangsa yang dilakukan dan terjadi secara masif dan terorganisir yang membahayakan masa depan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan hal ihwal mendesak ini bukan hanya pada soal tentang HTI tetapi bisa ke ormas manapun yang di nilai membahayakan hal subtansi tadi,” lanjutnya

Sikap Komda Pemuda Katolik NTT mendukung Perppu Ormas yang dikelurkan oleh Presiden menurutnya didasarkan pada kewenangan mengeluarkan perppu itu secara konstitusional ada pada presiden sebagai chief of eksekutif. Yang kedua bahwa harus diingat pula meskipun perppu adalah kewenangan presiden namun tetap harus dibahas di DPR demi mencegah abouse of power atau itulah bentuk check and balance kita, dan ketiga dalam kategori keadaan memaksa itu penilaian obyektif sehingga apapun itu mau HTI atau siapapun harus taat pada prinsip persamaan dimuka hukum.

“Kita mendukung pemerintah presiden Jokowi untuk segera membubarkan organisasi HTI yang kita anggap telah menggangu nilai-nilai Pancasila,” tandas Putra Maumere ini. (MOF)

25000onon

COMMENTS

Ikuti kami di media sosial

Please Like and Follow