WP-MagOne-728x90

Pemerintah Siap Hadapi Gugatan HTI terkait Perppu Ormas

SHARE:

Pemerintah Siap Hadapi Gugatan HTI terkait Perppu Ormas
Dirjen Polpum Kemendagri Mayjen Soedarmo.
Retorika Jubir HTI : Kegiatan HTI Tidak Bertentangan dengan Pancasila
HTI Siap Gugat Perppu Ormas

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Soedarmo, selaku Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), mengatakan pihaknya siap menghadapi rencana gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan tersebut merupakan reaksi atas dicabutnya status badan hukum dan pembubaran HTI pada hari Rabu (19/7/2017) kemarin.

“Kami sepenuhnya siap menghadapi gugatan itu, Pemerintah sudah menyiapkan langkahnya termasuk alat bukti sudah kami kumpulkan,” ungkap kepada kepada awak media di Kantor Kemendagri, Gambir, Jakarta Pusat, kemarin.

Dengan ditetapkannya HTI sebagai organisasi yang dilarang maka segala jenis aktivitas yang terkait dengan organisasi tersebut tidak boleh dilaksanakan. Penerapan dan sanksi hukum akan diberlakukan bagi siapapun yang melanggar, baik secara individu atau perorangan dan kelompok.

Soedarmo menegaskan “Sanksinya tentu kita mulai bertahap. Kalau misalnya bentuk perorangan ya kita panggil dan beri teguran. Pentahapan itu kita lakukan sesuai aturan di Perppu.  Kalau HTI sempalan kemudian mereka secara perorangan melakukan kegiatan harus diberi sanksi,” .

Sebelumnya, HTI  bersama dengan Yusril Ihza Mahendra selaku kuasa hukum dari HTI sedang menyiapkan langkah untuk menggugat surat keputusan pencabutan status badan hukum dan pembubaran ormas yang diterbitkan KemenkumHAM ke PTUN. Mereka juga sedang memikirkan langkah-langkah strategis mengatasi masalah terkait gugatan Perppu Ormas ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Juru bicara HTI, Ismail Yusanto menegaskan bahwa gugatan tersebut sebagai bentuk perlawanan hukum atas tindakan pemerintah. Ia juga mengungkapkan bahwa HTI akan melakukan perlawanan politik dengan meminta DPR untuk menolak Perppu Ormas tersebut.

“Jadi ini bentuk perlawanan hukum yang kami lakukan bersama. Kemudian kami juga melakukan perlawanan politik, bentuknya apa, bentuknya adalah kita mendorong DPR untuk menolak Perppu ini,”  tegas Ismail yang didampingi Yusril Ihza Mahendra selaku kuasa hukum HTI.

25000onon

COMMENTS

Ikuti kami di media sosial

Please Like and Follow