Pemerintah Indonesia Diperintahkan Membayar Denda 20 Juta USD Atas Keterlambatan Pembayaran Sewa Satelit

SHARE:

Pemerintah Indonesia Diperintahkan Membayar Denda 20 Juta USD Atas Keterlambatan Pembayaran Sewa Satelit
Penampakan satelit Artemis Avanti, yang diperoleh perusahaan dari European Space Agency pada tahun 2014
Bendera Merah Putih Terbalik, Menhan Ryamizard: Tidak Perlu Dibesar-Besarkan
Jaga Keutuhan NKRI, Menhan Ryamizard Usulkan Materi Bela Negara di Ospek Mahasiswa
Waspadai Pencucian Otak, Menhan: Perangi Paham Asing Anti Pancasila

WASHINGTON, SUARADEWAN.com — Perusahaan Operator Satelit Avanti memenangkan perselisihan dengan pemerintah Indonesia atas keterlambatan pembayaran penyewaan satelit komunikasi dari perusahaan tersebut, pemerintah Indonesia diwajibkan membayar denda sebesar USD 20 Juta (atau senilai dengan Rp. 278 miliar, kurs saat ini).

Sebagaimana dilansir dari spacenews.com (8/6), melalui Kementerian Pertahanan, Indonesia meminjam satelit Artemis Avanti pada bulan November 2016 untuk mencegah hilangnya hak spektrum L-band di slot orbit 123 derajat timur yang sebelumnya dipegang oleh Garuda-1, satelit Indonesia berusia 15 tahun yang sudah tidak beroperasi sejak tahun 2015.

Baca juga  Menhan Antisipasi Kombatan ISIS Filipina Masuk ke Indonesia

Disebutkan bahwa Pemerintah Indonesia telah setuju untuk membayar Avanti $ 30 juta untuk relokasi dan penggunaan satelit Artemis, tetapi berhenti melakukan pembayaran setelah hanya memberikan kepada Avanti sebesar $ 13,2 juta.

Setelah berbulan-bulan tanpa bayaran, Avanti membawa kementerian pertahanan Indonesia ke Pengadilan arbitrase Agustus lalu. Pada bulan November, tanpa pelanggan yang membayar untuk satelit berusia 16 tahun itu, Avanti mendeterminasikan Artemis.

Pada 6 Juni, pengadilan arbitrase Inggris memutuskan bahwa kementerian pertahanan Indonesia berutang kepada Avanti $ 20 juta dan memberi waktu Indonesia sampai 31 Juli 2018 untuk membayar.

Baca juga  Antisipasi Ancaman ISIS, 5 Menhan dari 5 Negara Bertemu di Marawi

Pada bulan Mei, kementerian pertahanan Indonesia mengatakan pihaknya berhenti melakukan pembayaran sewa ke Artemis karena tidak memiliki uang. Kehilangan slot L-band, katanya, akan mengatur kembali kemampuan pertahanan negara.

Di bawah aturan International Telecommunication Union, Indonesia akan kehilangan slot L-band jika dibiarkan kosong selama tiga tahun.

Komunikasi satelit L-band sering digunakan untuk menghubungkan kapal maritim, membuat slot orbital dan frekuensi yang menyertainya dari kepentingan tinggi untuk sebuah bangsa yang memegang gelar kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari lebih dari 17.000 pulau. (sumber: spacenews.com)

REKOMENDASI UNTUK ANDA

COMMENTS