WP-MagOne-728x90

Pembubaran HTI Berdasarkan Masukan Ulama dan Masyarakat

SHARE:

Pembubaran HTI Berdasarkan Masukan Ulama dan Masyarakat
Presiden RI, Joko Widodo
PBNU: Anggota HTI Harus Tetap Dirangkul
Aliansi Bela Garuda Dorong Pemerintah Bersihkan Anasir HTI di Semua Tingkat

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia secara resmi mencabut SK badan hukum organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada hari ini, Rabu (19/7). Dengan dicabutnya SK tersebut maka organisasi HTI otomatis bubar dan tidak diakui lagi oleh negara.

Menurut Presiden Joko Widodo, pembubaran organisasi anti Pancasila dan NKRI sudah diawali dengan kajian yang panjang dan melibatkan masukan dari banyak kalangan para tokoh, ulama dan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo usai menghadiri Rapat Kerja Nasional X Apkasi di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (19/7/2017).

“Kan sudah saya sampaikan yang lalu bahwa pemerintah telah mengkaji lama, telah mengamati lama dan juga masukan dari banyak kalangan, dari para ulama, dari masyarakat, ya keputusannya seperti yang sudah diputuskan pada hari ini,” kata Presiden Jokowi.

Di tempat terpisah, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin mengatakan, jika HTI merasa tidak terima dengan keputusan Pemerintah itu, maka mereka bisa mengajukan gugatan sesuai prosedur yang berlaku.

“Pemerintah berhak terbitkan Perppu. Pemerintah, berdasarkan Perppu bisa mengambil langkah ketika HTI misalnya dianggap anti-Pancasila. Kalau HTI nanti merasa tidak terima kan bisa menggugat. Saya rasa prosesnya begitu,” kata KH Ma’ruf di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (19/7).

Sementara menurut Kadiv Humas Polri, Irjen Setyo Wasisto, dengan dibubarkannya HTI, maka kedepan seluruh aktivitas organisasi pengusung Khilafah itu adalah ilegal. Jika mereka tetap bersikeras melakukan kegiatan, maka aparat bisa mengambil tindakan tegas dan memprosesnya secara pidana.

“Kalau dia secara sengaja melakukan itu dan terbukti unsur unsurnya, pasti diproses secara pidana,” jelas Setyo di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (19/7). (za)

25000onon

COMMENTS

Ikuti kami di media sosial

Please Like and Follow