WP-MagOne-728x90

Pembahasan RUU Pemilu, Voting atau Musyawarah Untuk Mufakat?

SHARE:

Pembahasan RUU Pemilu, Voting atau Musyawarah Untuk Mufakat?
Ilustrasi Rapat Paripurna DPR RI
Pemerintah Ancam Akan Keluarkan Perppu Jika Bahasan UU Pemilu Deadlock
Titik Temu RUU Pemilu Masih Mengambang, DPR Minta Presiden Bertemu Pimpinan Parpol

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu oleh DPR dan Pemerintah ini sudah molor empat bulan dari target penyelesaian awal yang ditetapkan, yaitu pada 28 April 2017.

Pansus Pemilu DPR bersama pemerintah kembali gagal menyelesaikan lima isu krusial yang tersisa dan menyerahkan keputusan akhir pada rapat paripurna DPR, 20 Juli mendatang.

Lima isu krusial itu adalah ambang batas pencalonan presiden, metode konversi perolehan suara partai ke kursi DPR, alokasi jumlah kursi per daerah pemilihan saat pemilu legislatif, system pemilu legislatif, dan ambang batas parlemen.

Pembahasan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden menjadi isu yang paling alot diantara isu lainnya. Sepuluh Partai Politik di DPR dan pemerintah bersikukuh dengan sikapnya.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan, semua pihak mengupayakan agar pengambilan keputusan pada 20 Juli mendatang tidak kembali tertunda. Ia menjamin musyawarah untuk mufakat akan tercapai anatar kesepuluh parpol di DPR dan pemerintah.

“Menurut saya tidak akan voting. Akan musyawarah untuk mufakat. Kalau mau menang-menangan, bisa ribut terus,” katanya.

Kendati demikian, kenyataannya, sampai saat ini, sikap berbagai parpol terkait beberapa isu krusial masih sangat terpolarisasi dan sejumlah upaya untuk musyawarah masih gagal dilakukan. PAN dan PKB sebagai partai pendukung pemerintah bahkan punya sikap berbeda dari pemerintah.

Mereka cenderung sama dengan Gerindra, Demokrat, dan PKS selaku partai non pemerintah. Adapun lima partai pendukung pemerintah lainnya, yaitu PDI-P, Golkar, Nasdem, PPP, dan Partai Hanura mengklaim solid mendukung sikap pemerintah.

Presiden PKS Sohibul Iman menuturkan, RUU Penyelenggaraan Pemilu berpotensi buntu karena semua pihak bersikeras dengan sikap di isu ambang batas pencalonan presiden. Lobi-lobi terus dilangsungkan menjelang Rapat Paripurna DPR pengambilan keputusan pada 20 Juli mendatang. Namun, ia memprediksi pengambilan keputusan nanti tetap akan dilakukan secara voting.

Adapun pemerintah memastikan tidak akan mundur dari sikapnya. Khususnya terkait isu ambang batas pencalonan presiden, yaitu diajukan oleh parpol atau gabungan parpol yang memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional.

Meski voting atau pemungutan suara menjadi salah satu alternative, pemerintah optimistis musyawarah akan tercapai.

“Pemerintah berharap ada musyawarah mufakat dalam lobi paripurna antarfraksi,” kata Tjahjo Kumolo (16/7) (AL/KO)

25000onon

COMMENTS

Ikuti kami di media sosial

Please Like and Follow