Pelantikan 3 Pimpinan Baru MPR, Fraksi PPP Tidak Hadir-Titiek Soeharto Batal Dilantik

SHARE:

Pelantikan 3 Pimpinan Baru MPR, Fraksi PPP Tidak Hadir-Titiek Soeharto Batal Dilantik
Pimpinan MPR dengan tiga pimpinan baru MPR, yakni Ahmad Basarah dari Fraksi PDI-P, Muhaimin Iskandar dari Fraksi PKB, dan Ahmad Muzani dari Fraksi Gerindra yang dilantik hari ini (26/3)
Titiek Soeharto Pindah ke Partai Berkarya dan Akan Menempati Jabatan Strategis
Golkar Usulkan Pergantian Wakil Ketua MPR, Mahyudin: Pasti Ditolak
Soal Undang-undang MD3, Jokowi Dinilai ‘Lempar Batu Sembunyi Tangan’

JAKARTA, SUARADEWAN.com — MPR RI menggelar sidang paripurna pelantikan tiga Wakil Ketua MPR baru, di Ruang Rapat Paripurna I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/3/2018). Tiga pimpinan MPR yang dilantik siang tadi adalah Ahmad Basarah dari F-PDIP, Ahmad Muzani dari F-Gerindra, dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dari F-PKB.

Sidang Paripurna dimulai pukul 13.40 WIB dipimpin oleh Ketua MPR RI Zulkifli Hasan. Seluruh Pimpinan MPR lainnya, Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang (OSO), Mahyudin, Hidayat Nur wahid, Ee Mangindaan hadir pada pelantikan ini.

Berdasarkan daftar hadir, hanya 303 dari 690 anggota MPR hadir pada sidang paripurna tersebut. Dihadiri oleh 9 Fraksi dan satu perwakilan DPD, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak hadir dalam Sidang Paripurna tersebut.

“Sidang paripurna tidak dihadiri oleh Fraksi PPP berdasarkan surat yang kami terima,” ujar Ketua MPR RI Zulkifli Hasan saat membuka sidang.

Meski demikian, sidang paripurna tetap berjalan dengan diikuti oleh sembilan fraksi dan satu kelompok perwakilan DPD. Zulkifli mengatakan, penambahan Pimpinam MPR tersebut telah sesuai dengan Pasal 15 dan Pasal 427A Undang-undang No. 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3)

Baca juga  Agung Laksono Pertanyakan Maksud Kursi Pimpinan DPR 7 Orang

“Sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sembilan fraksi dan satu perwakilan kelompok DPD,” tutur Zulkifli.

Alasan ketidakhadiran Fraksi PPP terkait protes penambahan kursi wakil ketua MPR bagi fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sebagaimana disampaikan Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di MPR Arwani Thomafi (21/3) berdasarkan Pasal 427A huruf c Undang-Undang No 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3), PKB tidak berhak menduduki kursi pimpinan MPR.

“Pasal 427A huruf c UU MD3 menyatakan, penambahan kursi wakil ketua MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan kepada partai yang memperoleh suara terbanyak di DPR dalam pemilihan umum tahun 2014 urutan ke-1, urutan ke-3, serta urutan ke-6, dalam sistem kepemiluan, frasa “perolehan suara” dalam pasal tersebut tidak bisa diartikan sebagai “perolehan kursi,” Protes Arwani.

Dalam perolehan suara pemilu 2014, partai yang meraih suara tertinggi yakni PDI-P (18,95 persen). Sementara, urutan ketiga yakni Partai Gerindra (11,81 persen) dan urutan keenam yakni PAN (7,59 persen). Jika dilihat dari segi perolehan kursi terbanyak, PKB memang menempati posisi ke-6. Namun, yang tertera dalam UU MD3 didasarkan pada perolehan suara terbanyak. Dengan demikian, Arwani memandang, jatah satu kursi wakil ketua MPR tidak bisa diberikan kepada PKB.

Baca juga  Usai Upacara HUT RI, Presiden Bagi-Bagi Sepeda

Sementara itu, pelantikan tiga wakil ketua tambahan tersebut nama Siti Hediati Hariyadi atau dikenal Titiek Soeharto tidak termasuk nama yang ikut dilantik, Padahal dalam rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar sudah memutuskan untuk merekomendasikan Titiek Soeharto sebagai Wakil Ketua MPR menggantikan rekan sefraksinya, Mahyudin.

Menurut Ketua MPR, Zulkifli Hasan, sampai sekarang pimpinan MPR belum menerima surat rekomendasi dari Fraksi Partai Golkar mengenai rekomendasi Titiek Soeharto.

“Suratnya saja belum ada soal Bu Titiek,” ujar Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/3/2018.

Nama Titiek sendiri sebagai salah satu pimpinan MPR sudah muncul sejak 2014. Nama Titiek masuk dalam paket pimpinan MPR versi Koalisi Merah Putih (KMP). Selain Titiek dalam paket itu ada Nurhayati Assegaf dari Fraksi Partai Demokrat, Zulkifli Hasan dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Hidayat Nur Wahid dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Ahmad Muqowam dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Namun, Titiek batal menduduki kursi salah satu pimpinan MPR. Sebaliknya, dari Fraksi Partai Golkar menyodorkan Mahyudin untuk posisi yang awalnya akan diisi oleh Titiek tersebut. (elh)

REKOMENDASI UNTUK ANDA

COMMENTS