WP-MagOne-728x90

Paripurna RUU Pemilu, Gerindra dan PDIP Beda Pandangan Soal Presidential Treshold

SHARE:

Paripurna RUU Pemilu, Gerindra dan PDIP Beda Pandangan Soal Presidential Treshold
Ilustrasi
Orang Parpol Sulit Jadi Komisioner KPU
Mendagri Setuju DPR Kunker ke Luar Negeri

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) akhirnya memasuki tahap sidang paripurna oleh DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (20/7) ini.

Dalam sidang itu Fraksi Gerindra masih teguh dengan penilaian dan keputusan mereka yang menganggap bahwa Presidential Treshold sudah tidak relevan dan sebaiknya ditiadakan. Hal itu disampaikan anggota fraksi Gerindra, Muhammad Syafii saat menyampaikan pendapatnya.

“Sudah, presidential threshold ini sudah tidak relevan dan membatasi demokrasi. Ini bertentangan dengan amanat reformasi,” katanya.

Sementara menurut fraksi PDIP, Presidential Treshold justru masuh diperlukan sebab sudah terbukti dalam dua kali pemilu tidak ada masalah besar yang muncul terkait penerapannya. Hal itu disampaikan angota fraksi PDIP Adian Napitupulu.

“Selama ini sudah diterapkan dan tidak perlu lagi diubah,” kata Adian.

Ditambahkan politisi dari fraksi PDIP lainnya, Aria Bima, ia berharap dalam paripurna ini sudah tidak perlu lagi membicarakan mengenai substansi dari lima isu krusial RUU Pemilu, melainkan cukup memilih salah satu dari opsi yang sudah disepakati saja.

“Diharapkan kita tidak berbicara substansi, tapi langsung memilih lima paket dan itu harus segera di putuskan,” kata Aria.

Ia meminta supaya anggota DPR yang lain tidak melakukan interupsi yang berkepanjangan dan langsung saja pada proses pengambilan keputusan.

“Tidak perlu bertele-tele, untuk segera proses pengambilan putusan, kalau lobi tanpa skorsing. Kalau lobi tidak bisa dilakukan musyawarah maka sesuai UU dilakukan voting,” sambungnya. (za)

25000onon

COMMENTS

Ikuti kami di media sosial

Please Like and Follow