Pakar Hukum Nilai Penggunaan Hak Angket KPK Sasar Pemerintah

SHARE:

Pakar Hukum Nilai Penggunaan Hak Angket KPK Sasar Pemerintah
Komisi Pemberantasan Korupsi
Tak Mau KPK Dilemahkan, Gerindra Keluar dari Pansus Hak Angket
Pansus Angket Lemahkan KPK, Gerindra Tagih Janji Presiden
Minta Kenaikan, Ini Perincian Detail Gaji dan Tunjangan DPR

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Penggunaan hak angket DPR kepada KPK dinilai tidak hanya akan melemahkan kinerja KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di tanah air. Namun, lebih daripada itu, hak angket tersebut dianggap sebagai sebuah serangan yang menyasar pemerintah.

Hal ini diungkapkan oleh pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hajar. Ia pun mempertanyakan komitmen fraksi pendukung pemerintah yang ikut mendukung penggunaan hak angket KPK tersebut.

Baca juga  KPK Turut Concern terhadap Pelayanan Publik

“Kenapa fraksi pendukung pemerintah mendukung angket? Sasaran angket ini kan ke pemerintah,” ujarnya, di Jakarta, Sabtu (6/5/17).

Fickar menambahkan, penggunaan hak angket akan mengintervensi proses penegakan hukum yang sedang ditangani KPK yakni kasus e-KTP.

Baca juga  Pansus Hak Angket KPK Ngotot Jemput Paksa Miryam

Ia melanjutkan, usulan hak angket diawali dari polemik kasus e-KTP terkait dugaan ancaman kepada mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Hanura, Miryam S Haryani, oleh sejumlah anggota dewan.

“Artinya mau masuk juga ke wilayah itu (proses penegakan hukum e-KTP),” pungkasnya. (dd)

REKOMENDASI UNTUK ANDA

COMMENTS