Pakar Hukum Nilai Penggunaan Hak Angket KPK Sasar Pemerintah

SHARE:

Pakar Hukum Nilai Penggunaan Hak Angket KPK Sasar Pemerintah
Komisi Pemberantasan Korupsi
Amien Rais: KPK Hebat tapi Semakin Busuk
Perbincangan Kasus E-KTP, BK DPR Disarankan Panggil Nama-nama Terkait

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Penggunaan hak angket DPR kepada KPK dinilai tidak hanya akan melemahkan kinerja KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di tanah air. Namun, lebih daripada itu, hak angket tersebut dianggap sebagai sebuah serangan yang menyasar pemerintah.

Hal ini diungkapkan oleh pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hajar. Ia pun mempertanyakan komitmen fraksi pendukung pemerintah yang ikut mendukung penggunaan hak angket KPK tersebut.

“Kenapa fraksi pendukung pemerintah mendukung angket? Sasaran angket ini kan ke pemerintah,” ujarnya, di Jakarta, Sabtu (6/5/17).

Fickar menambahkan, penggunaan hak angket akan mengintervensi proses penegakan hukum yang sedang ditangani KPK yakni kasus e-KTP.

Ia melanjutkan, usulan hak angket diawali dari polemik kasus e-KTP terkait dugaan ancaman kepada mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Hanura, Miryam S Haryani, oleh sejumlah anggota dewan.

“Artinya mau masuk juga ke wilayah itu (proses penegakan hukum e-KTP),” pungkasnya. (dd)

25000onon
25000onon

COMMENTS

Ikuti kami di media sosial

Please Like and Follow