WP-MagOne-728x90

Meski Belum Disetujui DPR, Perppu Ormas Tetap Sah Berlaku

SHARE:

Meski Belum Disetujui DPR, Perppu Ormas Tetap Sah Berlaku
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla
Mark-Up Sumber Malapetaka Yang Mencoreng Nama Kemendagri
Meski Beda Prinsip, Cak Imin Tetap Imbau Masyarakat untuk Tidak Memusuhi Pengikut HTI

PADANG, SUARADEWAN.com – Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. Ia mengakatan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) tetap berlaku meski DPR belum menyetujuinya secara resmi.

“Secara hukum bisa dipakai, begitu diumumkan kepada DPR akan berlaku sampai dengan DPR menetapkan yang lain,” ujar Wapres JK saat menghadiri acara deklarasi bersama Rektor se-Sumatera Barat di Minangkabau, Padang, Sumatera Barat, Sabtu (15/7/2017).

Wapres JK menegaskan, sebagaimana peraturan yang berlaku, Perppu Ormas bisa digunakan pemanfaatannya oleh pemerintah, tergaung pada kasus yang terjadi, bahkan sebelum DPR menyetujuinya.

“Apakah ada organisasi yang dianggap melanggar, dan apakah pemerintah mempunyai bukti-bukti yang nyata itu tentu ada prosesnya, ‘kan ditegur dulu dan lain sebagainya,” katanya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto telah menyerahkan salinan Perppu Ormas kepada DPR seusai merilisnya pada Rabu, 12 Juli 2017 kemarin.

Hingga kini, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tengah melakukan upaya verifikasi seluruh ormas yang terdaftar sebanyak 344.039.

Berdasar Perppu Ormas itu, kedua kementerian ini punya otoritas mencabut izin pendirian ormas jika memang terbukti bertentangan dengan ideologi Negara Pancasila. Bahwa ormas di Indonesia wajib menerima landasan empat pilar bangsa, yakni Pancasila, NKRI, UUD  1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.

25000onon

COMMENTS

Ikuti kami di media sosial

Please Like and Follow