WP-MagOne-728x90

Menristek Dikti Ancam Pecat Dosen Pengikut HTI, Fadli Zon: Itu Tindakan Persekusi

SHARE:

Menristek Dikti Ancam Pecat Dosen Pengikut HTI, Fadli Zon: Itu Tindakan Persekusi
Wakil Ketua DPR RI Faldli Zon
Fadli Zon: Prabowo Dukung ‘Angket Ahok Gate’
Pemerintah Akan Tagih Laporan Kampus terkait Pegawai yang Terlibat HTI

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai ancaman Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) Mohamad Nasir yang akan memecat sejumlah dosen yang terlibat gerakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai bentuk tindakan persekusi.

Pasalnya, menurut Fadli, langkah ini akan semakin memperkeruh suasana. Dan lagipula, langkah tersebut bukan bentuk penegakan hukum.

“Ada beberapa alasan kenapa saya menilai demikian. Pertama, Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas hingga kini masih belum disetujui oleh DPR walau sudah berlaku,” terang Fadli melalui akun twitternya @fadlizon, Kamis (27/7/2017).

Yang kedua, tambah anggota dewan dari Fraksi Partai Gerindra ini, pencabutan status badan hukum oleh pemerintah juga tidak diakukan melalui pengadilan, sehingga masih terbuka bagi pihak-pihak yang ingin menindaklanjutinya melalui gugatan hukum.

“Ketiga, kampus itu institusi pendidikan, isinya kaum intelektual, harusnya yang dilakukan Menristek Dikti itu upaya edukasi, bukannya persekusi,” jelasnya.

Untuk itu, lanjut Fadli, kita juga perlu bertanya soal dasar tuduhan keterlibatan sejumlah dosen yang terancam dipecat tersebut.

“Apakah dasarnya daftar anggota HTI seperti yang beredar di sejumlah grup medsos (media sosial)?” tandasnya kembali.

Jika ya, kata Fadli, ini merupakan tindakan yang buruk sekali. Padahal, menurutnya, di luar dari tiga persoalan (alasan) yang disebutkan di atas, mestinya pemerintah tidak sepatutnya melontarkan kebijakan, apalagi yang berbentuk ancaman hanya atas dasar dokumen yang validitasnya tak pernah teruji.

“Siapa yang mengeluarkan dokumen itu? Bagaimana keabsahannya? Mau menegakkan hukum dasarnya kok desas-desus,” tambahnya.

Hal inilah yang menjadi dasar mengapa Fadli menilai langkah pemerintah tersebut bukan merupakan upaya penegakan hukum, melainkan tindakan yang lebih mengarah kepada praktik persekusi oleh aparat negara.

“Jika pemerintah menganggap terlibat HTI adalah bentuk pelanggaran, harusnya Menristek Dikti bisa mengedepankan upaya merangkul, bukannya menindak. Apalagi Dikti juga pernah mengumumkan jika Indonesia saat ini masih kekurangan sekitar 38 ribu dosen. Lha, kita saja masih kekurangan dosen, tapi ini dosen-dosen yang sudah ada malah mau disingkirkan,” sesalnya.

Di akhir twitnya, Fadli berharap pemerintah memahami bentuk keterlibatan orang dalam organisasi itu berbeda-beda, sehingga tidak pantas ditangani dengan cara yang sama.

“Kalau titik berangkatnya benar-benar jiwa Pancasila, pemerintah harusnya berusaha merangkul mereka, menginklusi, dan bukan malah mengeksekusinya,” harap Fadli.

25000onon

COMMENTS

Ikuti kami di media sosial

Please Like and Follow