WP-MagOne-728x90

Mendagri Ikut Komentari Pertemuan SBY-Prabowo

SHARE:

Mendagri Ikut Komentari Pertemuan SBY-Prabowo
Menteri Dalam Negeri RI Tjahyo Kumolo.
Terkait Korupsi Nazaruddin, KPK Dituding Menyelamatkan Ibas
Allan Nairn Bongkar Aktor Gerakan Makar di Indonesia

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo turut berkomentar terkait pertemuan dua orang pimpinan partai politik Indonesia, yakni Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Dua orang petinggi partai itu menggelar pertemuan tertutup dengan hidangan politik nasi goreng di kediaman pribadi SBY di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/7) malam.

Pertemuan tersebut menimbulkan banyak spekulasi di masyarakat. Misalnya terkait dengan RUU Pemilu yang belum lama ini di sahkan DPR dan koalisi Pilpres 2019, hingga dugaan terkait penerbitan Perppu Ormas oleh Presiden Joko Widodo.

Baca: Hadapi Jokowi di Pilpres 2019, Koalisi SBY-Prabowo Bakal Jadi Penantang Tangguh

Sebagaimana diketahui, pertemuan tersebut dilangsungkan sehari sebelum pelaksanaan aksi demo 287 dengan agenda menolak Perppu Ormas yang digelar pihak mengatasnamakan GNPF-MUI, Jumat (28/7) siang ini.

Menurut Mendagri Tjahyo Kumolo, pertemuan dua orang politikus yang sama-sama pernah berkiprah dalam dunia militer itu adalah pertemuan yang positif dan wajar saja antara dua orang tokoh nasional Indonesia.

“Saya kira wajar ya, bertemunya antar pimpinan partai politik, bertemunya antar tokoh-tokoh nasional. Kita bagi pemerintah saya kira itu sesuatu yang positif, namanya membangun komunikasi antar tokoh partai, saya kira hal yang wajar. Itu juga dilaksanakan oleh pak Jokowi juga, itu aja,” kata Tjahjo usai menggelar rapat koordinasi di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Jumat (28/7).

Baca juga: Muncul Isu SBY dan Prabowo Ingin Jegal Presiden Jokowi, Begini Kata Setnov

Disinggung dugaan pertemuan itu terkait UU Pemilu, menurut Tjahyo jika ada pihak yang tidak setuju dengan UU itu mestinya dibahas di Panja dan Paripurna DPR atau bisa mengajukan gugatan hukum ke MK.

“Jangan diartikan kalau ada fraksi atau partai yang walk out, terus menolak dan (dianggap) tidak mengakui, tidak. Apapun UU itu bagian dari proses yang akan dilaksanakan oleh seluruh parpol, karena yang punya kerja Pileg dan Pilpres adalah parpol,” tukas Tjahyo. (za)

25000onon

COMMENTS

Ikuti kami di media sosial

Please Like and Follow