Mabes Polri: Siapapun Yang Niat Mengganti Pancasila Berarti Melanggar Konstitusi

SHARE:

Mabes Polri: Siapapun Yang Niat Mengganti Pancasila Berarti Melanggar Konstitusi
Ormas Keagamaan Nahdatul Ulama Menolak Sistem Khilafah yang Diusung HTI
Mabes Polri Mutasi Sejumlah Pati dan Pamen
Larang Atribut HTI di Aksi 287, Polisi Siapkan 9.000 Personel Lebih
HTI Tunggu Hasil Sidang Pendahuluan Gugatannya di MK

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Konsep khilafah yang diusung Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam rangkain kegiatan di sejumlah daerah, mendapat penolakan. Tak hanya penolakan dari elemen masyarakat, pihak keamanan (polisi) juga enggan mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) kegiatan.

Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Rikwanto konsep Khilafah yang diusung HTI bertentang dengan dasar negara Indonesia, Pancasila sehingga munculnya penolakan dari masyarakat merupakan hal yang wajar.

Baca juga  Itwasum Polri Selenggarakan Taklimat Awal Wasrik Rutin di Wilayah Jajaran Polda Papua Barat

“Kita lihat kasus penolakan dimana-mana kan itu indikasi. Video pernyataan sudah banyak. HTI itu ormas internasional. Kita pemetaan dia kaderisasinya dimana saja. Kerjasama stakeholder lain juga untuk memetakan,,” terangnya, di Jakarta, Selasa (2/5/17).

Dirinya menegaskan, siapapun yang hendak mengganti ideologi Pancasila, berarti melanggar konstitusi. “Negara ini berdasarkan Pancasila, keberagaman, kebinekaan, bukan negara agama. Jadi jangan ada ormas yang bicara soal khilafah”, tegas Rikwanto.

Baca juga  Istana Tanggapi Rencana Uji Materil Perppu Ormas oleh HTI

HTI, tutur Rikwanto melanjutkan, mencoba memaksakan penerapan sistem Khilafah di Indonesia melalui serangkai kegiatan dan proganda yang tujuannya untuk mengajak masyarakat mengikuti ideologi yang mereka usung. (DD)

REKOMENDASI UNTUK ANDA

COMMENTS