LBH Keadilan Banten: Tangsel Tidak Layak Mendapat Predikat Kota Layak Anak

SHARE:

LBH Keadilan Banten: Tangsel Tidak Layak Mendapat Predikat Kota Layak Anak
Abdul Hamim Jauzie,
Gagal Perbaiki Sistem Pendidikan di Tangsel, KNPI Desak Airin Turun Jabatan
Maknai Kemerdekaan, Tokoh Tangsel Ini Titip Pesan Kepada Pemerintah

TANGSEL, SUARADEWAN.com – Ketua Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Banten (LBH Keadilan), Abdul Hamim Jauzie, tuding Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tidak layak mendapat predikat Kota Layak Anak (KLA).

Hal tersebut ia sampaikan, usai Kepolisian Resort (Polres) Tangerang Selatan (Tangsel) berhasil menciduk pelaku pencabulan dan persetubuhan anak dibawah umur, dalam satu bulan terakhir.

Ketua Pengurus Yayasan LBH Keadilan Banten, Abdul Hamim Jauzie mengatakan, berdasarkan data yang telah dikumpulkan, enam kasus tersebut meliputi, pertama, kasus pencabulan oleh tukang ojek pengkolan terhadap anak berusia enam tahun.

Kedua, kasus pencabulan oleh penjual soto terhadap anak berusia enam dan tujuh tahun. Ketiga, kasus pencabulan oleh anak usia tiga tahun oleh pemulung yang merupakan tetangga korban. Keempat, kasus persetubuhan di sebuah hotel di Ciputat, yang dilakukan oleh anak muda, usai berkenalan melalui akun sosial facebook.

Kelima, pencabulan anak berusia 17 tahun di Serpong. Kemudian yang ke enam, kasus persetubuhan yang dilakukan oleh guru privat Home schooling Wisdom atas anak didiknya yang masih berusia 14 tahun.

“Atas maraknya pencabulan, saya menyampaikan keprihatinan dan juga mengapresiasi kinerja Polres Tangsel yang telah berhasil mengungkap enam peristiwa tersebut,” kata Abdul Hamim Jauzie, pada Kamis (18/5).

Dikatakan Abdul Hamim, LBH Keadilan Banten, berpedapat bahwa, Tangsel tidak lagi pantas  menyandang status sebagai Kota Layak Anak. Tapi justeru sebaliknya, menjadi Kota yang tidak ramah atau bahkan berbahaya bagi anak-anak.

“Bisa dibayangkan, jika dalam kurun waktu sebulan, terjadi enam kekerasan seksual terhadap anak. Itu berarti dalam lima hari telah terjadi satu kekerasan seksual, dengan demikian dalam satu tahun bisa terjadi 72 kasus kekerasan seksual. Ini sangat berbahaya, dan Tangsel tidak lagi pantas  menyandang status sebagai Kota Layak Anak,” katanya.

Abdul Hamim menjelaskan, selain peran orang tua dan masyarakat, maraknya kekerasan seksual juga menjadi tanggung  jawab Pemerintah Kota Tangsel, yang dalam hal ini sebagai aktor negara yang berkewajiban melakukan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak sebagaimana telah dimandatkan dalam Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 dan UU No. 35 Tahun 2014.

“Kami mempertanyakan kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPMPPPAKB) dan juga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tangsel, sebagai institusi yang dibentuk oleh Walikota. Jadi selama ini apa kerja dua institusi itu,” tukasnya.

Selain itu, LBH Keadilan Banten juga mempertanyakan kerja Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Anak yang kerap dibanggakan Pemerintah Kota Tangsel selama ini. Sehingga diharapkan, pemerintah tidak hanya membentuk kemudian dicatatkan di MURI dan sifatnya hanya sebatas seremonial saja.

“Kerjanya harus jelas, melakukan apa saja dan seterusnya. Apakah petugas yang menjadi Satgas sudah mengikuti peningkatan kapasitas, dilatih pengetahuan tentang anak. Sekali lagi jangan hanya bagus pada tataran kebijakan saja. Penting juga untuk diperhatikan impelementasinya,” tandasnya. (fn)

25000onon

COMMENTS

Ikuti kami di media sosial

Please Like and Follow