Lakpesdam PBNU: Pentingnya Penguatan Inklusi sosial di Daerah Rawan Konflik.

SHARE:

Lakpesdam PBNU: Pentingnya Penguatan Inklusi sosial di Daerah Rawan Konflik.
Sa'duddin Sabilurrasad (dua dari kiri) bincang bersama sejumlah tamu yang hadir, disela-sela agenda rapat koordinasi.
Pansus Ancam Bekukan Anggaran KPK-Polri, Ini Tanggapan KPK
Golkar: Wacana Hak Angket Bukan untuk Menyudutkan KPK

TANGSEL, SUARADEWAN.com – Sebagai salah satu kelompok sosial yang memiliki fokus dalam persoalan rekonsiliasi di daerah-daerah rawan konflik, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam PBNU) baru saja merampungkan rapat koordinasi dan konsolidasi program peduli di Hotel Grand Zuri, BSD.

Kegiatan yang berlangsung sejak tanggal 24 Mei hingga 28 Mei 2017 tersebut, dalam rangka menguatkan agenda-agenda inklusi sosial.

Project Officer Divisi Riset dan Advokasi Lakpesdam PBNU Sa’duddin Sabilurrasad mengatakan, rapat konsolidasi yang sudah dilangsungkan beberapa waktu lalu, bertujuan agar ke depan agenda-agenda rekonsiliasi bisa lebih Kuat dan berhasil.

“Bagi kita yang penting tujuan rekonsiliasinya tercapai, persoalan caranya bagaimana. Apakah itu repatriasi atau relokasi, itu diserahkan ke pemerintah masing-masing pihak yang berkepentingan, kita akan dukung 100%”. kata Sa’duddin Sabilurrasad, pada (29/5).

Dikatakan Sa’duddin Sabilurrasad di Indonesia, ada sekira 13 Kabupaten atau Kota yang menjadi daerah rawan konflik. Diantaranya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kota Cimahi, Kabupaten Kuningan, Indramayu, Kotawaringin Timur, Bulukumba, Sampang, Jember, Bima, Jepara, Cilacap dan Kota Mataram.

“Dari 13 kabupaten dan kota tersebut, rata-rata agama minoritas dan aliran kepercayaan rawan konflik. Misalnya di Cilacap, paguyuban resik kubur rasa sejati (kejawen), Bulukumba (amatoa, suku kajang), dayak losarang di Indramayu, pengungsi Ahmadiyah di Mataram, pengungsi Syiah Sampang di Sidoarjo,” katanya.

Sa’duddin Sabilurrasad menegaskan, sekalipun mereka adalah penganut agama minoritas dan aliran kepercayaan tertentu. Tetap mereka punya hak yang sama dan negara harus melayani warga tanpa perlakuan diskriminatif.

“Misalnya di Kuningan, ada 3500 orang yang tidak dilayani oleh negara dalam membuat e-KTP, karena mereka Ahmadiyah. Itu saja sudah menandakan kalau pelayanan yang dilakukan negara masih diskriminatif. Namanya membeda-bedakan layanan, itu diskriminatif. Atau orang kejawen yang tidak bisa menuliskan agama yang diyakini di KTP, malah ditulis atas nama agama lain yang ia sendiri tidak yakini,” tegasnya.

Rapat konsolidasi tersebut, dibuka langsung oleh ketua Lakpesdam Pusat, Dr .Rumadi Ahmad dan tausiah dari PBNU, K.H. Imam Aziz ini juga dihadiri oleh perwakilan pemerintah kabupaten dan ketua Lakpesdam Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) dari 13 kabupaten atau Kota. Serta, dihadiri oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen), Kementerian Desa (Kemendesa) dan PDT, Anwar Sanusi. (fn)

25000onon

COMMENTS

Ikuti kami di media sosial

Please Like and Follow