KPU-DPR Berbeda Pendapat tentang Hak Parpol Baru Usung Capres

SHARE:

KPU-DPR Berbeda Pendapat tentang Hak Parpol Baru Usung Capres
Komisi II DPR RDP dengan KPU, Bawaslu, Dirjen Otda Kemendagri, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri membahas Peraturan KPU, Senin, 9 April 2018
Wakil Ketua Umum Gerindra Yakin Jokowi Bakal Kesulitan Cari Cawapres
Manuver Politik Hary Tanoe: Dukung Jokowi di Pilpres 2019?
Pengamat: Capres Tunggal Tidak Masuk Akal dan Bunuh Demokrasi

JAKARTA, SUARADEWAN.com — Hak bagi partai politik (parpol) baru dalam mengusung kandidat calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) pada Pemilu 2019 kembali menjadi perdebatan antara Komisi II DPR dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam rapat dengar pendapat yang digelar pada Senin (9/4), kedua belah pihak kembali mempersoalkan pasal 222 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang kewenangan parpol dalam mengusung capres-cawapres pemilu.

Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi, mengatakan perdebatan terkait tafsir pasal 222 belum selesai hingga rapat selesai pada Senin petang. Perdebatan ini, bermula ketika KPU membahas rancangan Peraturan KPU (PKPU) Dana Kampanye Pemilu 2019.

Komisi II DPR menanyakan perihal hak bagi parpol baru dalam memberikan sumbangan dana untuk kampanye capres-cawapres. “Perdebatan tadi belum selesai. Karena ini terkait dengan rumusan pasal 222 mengenai kewenangan atau hak parpol baru, apakah bisa mengusulkan paslon capres-cawapres atau atau tidak,” ungkap Pramono kepada wartawan usai rapat di Komisi II DPR, Senayan, Jakarta Senin petang.

Baca juga  Songsong Pemilu 2019, OSO Konsolidasi dengan Kader Hanura Sumbar

Baca juga:

Komisi II DPR RDP dengan KPU, Bawaslu, Dirjen Otda Kemendagri, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri membahas Peraturan KPU, Senin, 9 April 2018

Dia melanjutkan, perdebatan ini juga erat kaitannya dengan hak bagi parpol baru untuk bisa memberikan sumbangan dana kampanye jika nantinya bisa mengusung kandidat paslon capres-cawapres. Menurut Pramono, jika parpol baru disepakati boleh mengusung capres-cawapres, maka sumbangan dana dari mereka boleh disampaikan dengan jumlah tidak terbatas.

Baca juga  Cuti Kampanye Capres Pejawat, Demokrat: Contohi SBY

“Namun, jika parpol baru disepakati tidak boleh mengusung capres-cawapres, maka mereka tetap bisa ikut menyumbang dengan batasan maksimal sebanyak Rp 25 miliar, ” ungkapnya.

Pramono menuturkan, konsekuensi lain jika parpol baru tidak bisa mengusulkan capres-cawapres yakni logo mereka tidak bisa dicantumkan dalam surat suara Pilpres. “Dalam desain surat suara pilpres itu parpol baru tidak bisa mencantumkan logo partainya,” tambah dia.

Adapun pasal 222 UU Pemilu mengatur tentang ambang batas pencalonan presiden dalam pemilu. Pasal tersebut menyatakan paslon capres-cawapres disusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. (rep)

REKOMENDASI UNTUK ANDA

COMMENTS